2 Hasil Survei Terbaru Pascapemilu, TPN Makin Yakin Suara Ganjar-Mahfud Gembos Karena Bansos

TRIBUNKALTIM.CO - 2 lembaga merilis hasil survei pascapemilu atau post-election survey.

Dua lembaga tersebut yakni Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan Litbang Kompas.

Kedua lembaga survei ini juga meneliti pengaruh bagi-bagi bantuan sosial atau bansos terhadap pemilih.

Pasalnya, bansos dituding menjadi salah satu penyebab naiknya suara Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dan berkurangnya pemilih dua rivalnya, terutama pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Berdasarkan hasil hitung cepat, suara Ganjar-Mahfud gembos hingga diangka 17 persen.

Baca juga: Akhirnya AHY dan Moeldoko Bertemu Salaman Tapi Tak Ngobrol, Kepala KSP Minta Menteri ATR Kerja Keras

Baca juga: Fakta di Balik Percakapan Anies Baswedan dengan Lukisan Bung Hatta, Timnas AMIN Beri Klarifikasi

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan, membaca hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) semakin membuktikan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah memang sarat politisasi.

Adapun hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penerima bansos pemerintah cenderung memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Betul (bansos untuk menangkan Prabowo-Gibran).

Ini juga mengapa hak angket akan kita gulirkan di DPR," kata Chico, Senin (26/2/2024).

Oleh karena itu, Chico menegaskan bahwa pihaknya menempuh jalur politik melalui hak angket DPR guna membuktikan keterlibatan pemerintah berpihak pada paslon nomor urut 2 lewat pemberian bansos.

Menurut dia, kecurigaan politisasi bansos sudah dituangkan TPN Ganjar-Mahfud melalui poin-poin alasan mengapa harus menempuh hak angket di DPR.

"Adanya malapraktik realisasi anggaran bansos, BLT ditarik di awal tahun, di luar kewajaran karena untuk tujuan mendapat penguatan dukungan politik kepada Presiden," ucap politikus PDIP ini.

Poin berikutnya, Chico menduga, ada keterlibatan presiden dan kelompoknya dalam berbagai gerakan pemenangan Prabowo-Gibran.

Pertama, dia menduga presiden sudah mengondisikan lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: 51 Juta Pemilih Ditawari Bansos, Faktor Kemenangan Prabowo-Gibran Terjawab di Survei Litbang Kompas

Padahal, hal itu melanggar Konstitusi.

"Kedua, dan kampanye terselubung presiden, dalam masa kampanye yang ditunjukkan adanya pertemuan dengan pimpinan partai pengusung 02 yang diekspose dihadapan publik untuk 'menjual pengaruh' sebagai bentuk diskriminasi kepada pasangan capres yang lain," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, LSI merilis hasil survei teranyar soal korelasi antara penerima bansos pemerintah dengan dukungan terhadap kandidat di Pilpres 2024.

Survei pascapemilu (post-election survey) ini dilakukan LSI pada 19-21 Februari 2024.

Hasilnya, sebanyak 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah.

Dari jumlah itu, 69,3 persen mengaku mencoblos Prabowo-Gibran.

"Di kalangan penerima bansos, dukungannya paling banyak kecenderungannya ada pada pasangan 02," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam rilis temuan LSI pada Minggu (25/2/2024), secara daring.

Sementara itu, ada 54 persen responden yang mengaku tidak menerima bansos yang mendukung Prabowo-Gibran.

"Tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibanding dengan (dukungan) masyarakat yang menerima bansos kepada 02," ujar Djayadi.

Baca juga: Hasil Survei LSI: 75 Persen Masyarakat Lebih Percaya Real Count Dibandingkan Quick Count

Survei Litbang Kompas

Dikutip dari Kompas.id, hasil survei pascapencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024 memperlihatkan, seperlima bagian publik (20,3 persen) menyatakan pernah ditawari bansos dalam waktu sebulan sebelum pencoblosan.

Baik sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres.

Jumlah seperlima bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan ke total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang.

Proporsi tersebut hampir sama dengan data jumlah penerima bansos secara faktual dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, di antaranya penerima Program Keluarga Harapan 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Sebanyak tiga dari setiap empat orang yang ditawari bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak.

Dilihat dari latar belakang pilihan capres, responden yang menolak penawaran bansos bervariasi.

Pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo-Gibran yang menolak berjumlah sekitar 4,5 persen responden, sedangkan pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar proporsinya lebih besar, yakni 8 persen.

Bagi responden survei pascapencoblosan yang menyatakan menerima bansos, komposisinya berdasarkan latar belakang pilihan capres tidak menunjukkan perbedaan signifikan.

Sekitar 15 persen responden dari pemilih masing-masing pasangan capres menyatakan telah ditawari bansos dan menerimanya.

Temuan survei ini menunjukkan proporsi penerima bansos relatif sama di antara ketiga kelompok responden pemilih capres-cawapres.

Baca juga: Survei Partai Politik Terbaru: 47 Persen Pemilih PKB dan 53 Persen Pemilih Nasdem Coblos 02

Meski memiliki komposisi sama dalam merespons bansos, capres-cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda.

Dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres.

Menurut analisis Toto, bansos berpotensi memperkuat pertumbuhan elektabilitas capres Prabowo ketika sudah berpasangan dengan Gibran, yakni dalam periode November 2023 hingga 14 Februari 2024.

Fenomena ini seiring dengan melonjaknya elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran dalam periode itu, terus meningkat tinggi dari angka pada bulan Agustus 2023.

Pemberian bansos sejak era pandemi hingga Agustus 2023 bahkan tidak mendongkrak secara signifikan elektabilitas Prabowo sebagai capres.

Perubahan signifikan dan drastis baru terjadi ketika Prabowo berpasangan secara resmi dengan Gibran pada 22 Oktober 2023.

Pada periode Oktober 2023 hingga 11 Februari 2024, bansos terus dikucurkan dengan berbagai ”gimik” tambahan, seperti kenaikan bertahap uang lauk pauk TNI, termasuk materi kampanye ”makan siang gratis”.

Seluruh langkah politik tersebut pada akhirnya membentuk elektabilitas yang mumpuni bagi pasangan Prabowo-Gibran, mencapai angka lebih dari 58 persen di quick count sehingga diprediksi menang dalam satu putaran. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.