Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bisa Terlaksana di 2025, Jokowi Minta Dimasukkan di APBN 2025

TRIBUNKALTIM.CO - Program Makan Siang Gratis dan susu gratis langung bisa terlaksana 2025 mendatang.

Pasalnya, Presiden Jokowi memutuskan akan mengakomodir program andalan Presiden dan Wapres terpilih di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Diketahui, pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran.

Hal ini berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang semuanya memenangkan pasangan nomor urut 2 tersebut.

Baca juga: 51 Juta Pemilih Ditawari Bansos, Faktor Kemenangan Prabowo-Gibran Terjawab di Survei Litbang Kompas

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

Program itu menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih.

Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.

Kendati begitu ia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.

RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih.

Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh Suharso.

Baca juga: Pekan Ini Jokowi Dijadwalkan ke IKN Nusantara, Ground Breaking Tahap 5, Apa Saja Proyek Barunya?

Respons Sri Mulyani

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

Wanita yang kerap disapa Ani ini menuturkan, penghitungan defisit anggaran yang dipatok 2,4 persen pun sudah memasukkan berbagai program prioritas dan komitmen pemerintah sepanjang tahun 2045.

"Kalau detil, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.

Dalam rancangan awal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan antara 6-7 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekitar 4-5 persen, dan rasio gini di sekitar 0,37.

Kemudian, Indeks Modal Manusia di angka 0,56, serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 2,45-2,8 persen.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Antar Prabowo-Gibran Menang 58 Persen, Zainal Airifn Mochtar: Apa Iya?

Antar Prabowo-Gibran Menang 58 Persen?

Program Makan Siang Gratis yang jadi andalan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming disorot.

Diketahui, Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 jika berkaca dengan hasil quick count berbagai lembaga survei.

Meski demikian, belum diketahui apakah kemenangan Prabowo-Gibran itu karena program makan siang gratis atau tidak.

Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar tidak yakin perolehan quick count 58 persen Prabowo-Gibran karena janji makan siang gratis.

Adapun hal itu dikatakan Zainal dalam diskusi daring bertajuk Kondisi Demokrasi Hari Ini, Jumat (23/2/2024).

"Jadi angka 58 persen tapi sampai sekarang kita belum pernah ada research kenapa angka itu bisa tercapai.

Betulkah orang Indonesia itu 'bisa dibodohi' memilih yang namanya makan siang gratis.

Janji untuk bagi-bagi susu. Apakah benar orang Indonesia seperti itu, saya tidak yakin," kata Zainal.

Zainal menilai hal itu dikarenakan belum ada riset terkait hal tersebut.

"Apakah orang Indonesia itu benar senang dengan Pak Prabowo, belum tentu juga.

Belum ada penelitiannya. Jadi kita belum tahu angka 58 persen itu terdiri dari potret janji politik lebih laku.

Apakah potret itu terjadi karena Prabowo lebih baik dari yang lain. Kita tidak tahu hal itu," tegas.

Meski begitu dikatakan Zainal ada satu hal yang belum dibantah terkait bantuan sosial atau bansos.

"Tapi ada satu faktanya yang sudah pernah terlihat dan itu tidak ada yang membantah sampai sekarang. Ya itu bansos.

Pengerahan dana bantuan itu sudah terlihat. Apakah itu memberi pengaruh, kita tidak tahu tapi itu ada," jelasnya.

Diketahui sejumlah lembaga survei telah menyelesaikan hitung cepat atau quick count Pilpres 2024.

Dengan data masuk 100 persen, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin dengan perolehan suara di atas 50 persen.

Dalam survei Litbang Kompas misalnya.

Pasangan Anies-Muhaimin: 25,23 persen, Prabowo-Gibran: 58,47 persen, Ganjar-Mahfud MD: 16,30 persen.

Baca juga: Reaksi Demokrat Soal Parpol Timnas AMIN Masuk Kabinet, AHY: Prabowo Pemimpin Koalisi Indonesia Maju

Badan Gizi Nasional

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Budiman menyebut, program Makan Siang Gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran.

Sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini.

Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program Makan Siang Gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program.

Sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.

Baca juga: Respons AHY Soal Isu Prabowo-Gibran Ajak Parpol Pendukung Anies-Cak Imin Gabung di Kabinet

"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.

Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.

Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.

"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," imbuh Budiman. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Mulai Masukkan Program Makan Siang Gratis dalam Pembahasan RAPBN 2025"

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.