Anggaran Makan Siang Gratis Rp15 ribu per Anak dan Belum Termasuk Susu, Menunya Menyesuaikan Daerah

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah telah menyusun anggaran untuk program Makan Siang Gratis, per anak dijatah Rp15 ribu, belum termasuk susu gratis.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

  Airlangga Hartarto anggaran untuk program makan siang gratis seperti yang digagas capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming senilai Rp 15.000 per anak. Menurut Airlangga, harga Rp 15.000 itu di luar dari program susu gratis yang akan dibagikan anak-anak.

"Per anak kira-kira Rp 15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2).

Baca juga: PDIP Sebut Menteri Jokowi Tak Pantas Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo, Bukan Tanpa Alasan

Baca juga: Para Menteri Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, PDIP Sebut Tak Pantas

Baca juga: Sri Mulyani Masih Hitung Program Makan Siang Gratis, Airlangga dan Bahlil Bocorkan Sumber Anggaran

Selain itu, Menko Airlangga menyebut pemberian menu makan siang gratis ini akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. "(Menunya) nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak menyeragamkan," jelasnya.

Airlangga menyampaikan bahwa program makan siang dan pemberian susu gratis bagi masyarakat bakal masuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. "Sudah pasti masuk (APBN)," kata Airlangga.

Airlangga menyebut, program makan siang dan susu gratis itu rencananya bakal dibahas di sidang kabinet pada Senin pekan depan. "PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin," jelasnya.

Terkait anggarannya, Airlangga sendiri enggan merincikan lebih jelas. Termasuk dia juga belum bisa memastikan pengadaan anggaran itu bakal memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang diusulkan Prabowo-Gibran. "Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin, ada skalanya," ucap dia.

"Kita baru membahas judulnya, karena kan kita baru judulnya PPKF," imbuhnya menegaskan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo-Gibran. Budiman mengakui bahwasanya anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun. Nantinya, anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100 120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran," kata Budiman.

Budiman merinci program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya. Selain itu, juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi. Budiman menyebut program makan siang gratis juga mengacu kepada komposisi 4 sehat 5 sempurna.

"Maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kL susu sapi segar per tahun," ujar Budiman.

Budiman menjelaskan, desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Menurutnya, diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini.

Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dam susu gratis pada tahun pertama. Hal yang pasti, kata dia, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja.