PDIP Sebut Menteri Jokowi Tak Pantas Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo, Bukan Tanpa Alasan

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Pilpres 2024 terkini.

PDIP sebut Menteri Jokowi tak pantas bahas program Makan Siang Gratis capres Prabowo Subianto.

Bukan tanpa alasan, lantaran hasil Pilpres 2024 belum final ditetapkan KPU.

Ya, kendati sudah melewati tahapan pemungutan suara, namun isu Pilpres 2024 masih jadi sorotan publik.

Seperti program makan siang gratis Prabowo-Gibran kembali menjadi polemik.

Baca juga: Survei LSI: Ganjar-Mahfud tak Mampu Pertahankan Loyalitas Pemilih PDIP, Pindah Haluan Dukung Prabowo

Baca juga: OIKN Sebut Penduduk Tak Dibatasi IKN Nusantara, Ibu Kota Baru di Kaltim Bakal Sepadat DKI Jakarta?

Baca juga: Real Count KPU Pileg DPR RI 2024 Data 64,47 Persen, PDIP Unggul Disusul Golkar, PSI 2 Juta Suara

Terbaru para Menteri Jokowi bahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Hal itu menuai respon dari berbagai macam pihak, salah satunya PDIP.

Ya, PDIP sebut tak pantas program makan siang gratis Prabowo-Gibran dibahas oleh menteri Jokowi.

Hal itu diungkapkan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pantas membahas program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Sebab, proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai karena Pemilu tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis oleh pemerintah di tengah proses Pemilu masih berlangsung menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu," ujarnya.

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucap Chico menambahkan.

Baca juga: Survei LSI: Ganjar-Mahfud tak Mampu Pertahankan Loyalitas Pemilih PDIP, Pindah Haluan Dukung Prabowo

Menurut Chico, hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran-pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.