Anggaran Dana BOS Harus Naik 600 Persen Jika Dialokasikan untuk Makan Siang Gratis

TRIBUNKALTIM.CO - DPR RI menyebut jika program Makan Siang Gratis menggunakan alokasi anggaran dana BOS, maka dana BOS harus naik 600 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sumber anggaran untuk memenuhi program makan siang sebesar Rp15.000 per anak tersebut sangat memungkinkan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Jika wacana dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini direalisasikan maka setidaknya alokasi dana BOS dari APBN harus naik hingga 600 persen. 

“Wacana anggaran makan gratis akan diambilkan dari dana BOS itu layak dipertanyakan karena jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp51 triliunan harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp450 triliun. Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Beda Jokowi dan Para Menteri Soal Polemik Pembahasan Program Makan Siang Gratis Menurut Mahfud MD

Baca juga: Jokowi Bantah Bahas Program Makan Siang Gratis, Cuma Minta Program Presiden Terpilih Masuk APBN 2025

Baca juga: Makan Siang Gratis akan Masuk di APBN 2025, Bank Dunia Komentari soal Aspek Anggaran

Untuk diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS).

Adapun dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tanggerang, Kamis (29/2/2023).

Huda menjelaskan besaran Dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp51 triliun. Dana tersebut terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD. Selama ini dana BOS diperuntukkan membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

“Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambilkan dari dana program BOS. Makanya saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian,” ujarnya. 

Sebagai gambaran, lanjut Huda Dana BOS 2023 untuk sekolah dasar hanya berkisar Rp900 ribu per siswa. Sedangkan untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per siswa. Jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp5,4 juta.

“Maka jika Dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 1.000 persen,” katanya. 

Huda mengatakan program makan siang gratis membutuhkan waktu panjang untuk benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan. Dibutuhkan studi kelayakan dan exercises secara simultan sebelum dilaksanakan di berbagai sekolah di Indonesia.

“Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan jangan sampai program makan siang gratis dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran. Apalagi jika program ini dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye.

“Bank Dunia sudah memberikan warning agar Indonesia  agar berhati-hati terhadap ambang batas defisit anggaran jika akan merealisasikan program tersebut. Jangan sampai program ini malah memicu penyimpangan yang merugikan rakyat,” pungkasnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Makan Gratis dari BOS, Ketua Komisi X DPR: Anggaran BOS Harus Naik 600 Persen.