Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Resmikan Kios Penyeimbang di Pasar Segiri Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meresmikan Kios SIGAP (Siap Jaga Harga dan Pasokan) di Pasar Segiri, Samarinda, Minggu (3/2/2024).

Hal ini merupakan kolaborasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda dan Perusda Melati Bhakti Satya untuk menekan inflasi.

Kios penyeimbang ini berlokasi di lantai 2 Pasar Segiri Samarinda.

"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pangan dan inflasi ini dengan pendekatan parsial, tetapi harus berkolaborasi," tegas Akmal Malik.

Kios Penyeimbang SIGAP wujud nyata kolaborasi menyelesaikan persoalan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dan itu harganya harus lebih terjangkau.

Baca juga: Rawan Manipulasi, Akmal Malik Bakal Benahi Sistem Absensi ASN, Kurangi Tunjangan Kinerja

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Janji Benahi Sistem Absensi ASN Kaltim, Rawan Dimanipulasi

"Kita tidak bisa memastikan ada persoalan suplai dan demand. Kalau permintaannya tinggi, pasti suplai harganya itu naik. Itu hukum ekonomi, pasti terjadi," sambung Pj Gubernur.

Tugas pemerintah menurut Akmal Malik melakukan intervensi ketika harga sudah mulai tidak wajar.

Ia berharap kehadiran Kios SIGAP akan ada di kabupaten dan kota lain, seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Berau.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat segera terealisasi," harapnya.

Ikut menembahkan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad menjelaskan Kios SIGAP secara harfiah merepresentasikan semangat tangkas gesit dalam menjaga harga dan pasokan, dalam pengendalian inflasi di Kota Samarinda, bahkan Kaltim.

"Kios penyeimbang merupakan bagian kecil dari sistem distribusi pangan yang lebih besar sebagai pusat distribusi pangan provinsi yang dalam proses pembentukannya," kata Ujang.

Peresmian Kios penyeimbang, relatif cepat terwujud dari dimulainya inisiatif dan gagasan untuk melakukan inovasi.

"Sebagai upaya perlunya kios penyeimbang dalam menjaga inflasi," jelasnya.

Inflasi Kaltim Diatas Batas Wajar

Pemerintah pusat dan daerah yang kurang mampu mengendalikan lonjakan harga bahan pangan dan harga tiket pesawat terbang sejak enam bulan lalu kini mulai berdampak.