Data BPS Tunjukkan Produksi Pertanian Kaltim Menurun, Begini Respons Sekda Sri Wahyuni

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim memperlihatkan produksi pertanian menurun.

Tak hanya itu, inflasi juga tercatat naik dengan tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 4,14 persen dengan IHK sebesar 106,32.

Sedangkan yang terendah terjadi di Kota Samarinda sebesar 3,04 persen dengan IHK sebesar 105,51.

Tingkat inflasi bulanan pada Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

Tiga kelompok penyumbang utama andil inflasi (y-on-y) Februari 2024, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Baca juga: Kukar Daerah Terbanyak Petani Milenial versi BPS Kaltim, Andalkan Teknologi Digital dalam Usaha Tani

Pada Februari 2024, tingkat inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 4,14 persen dan terendah terjadi di Kota Samarinda sebesar 3,04 persen.

Inflasi m-to-m sebesar 0,27 persen dan inflasi y-on-y sebesar 3,28 persen.

Sementara penyumbang utama inflasi Februari 2024 secara m-to-m:

Kelompok transportasi dengan andil 0,14 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara, sepeda motor, sepeda, ban luar motor, dan pelumas/oli mesin.

Penyumbang utama inflasi Februari 2024 secara y-on-y adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,98 persen. 

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, sigaret kretek mesin (SKM), tomat, bawang putih, dan ikan layang/ikan benggol.

Baca juga: BPS Kaltim Gelar Workshop Rebasing PDRB Berbasis CVM untuk Penguatan Sinergi Data Ekonomi Regional

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menanggapi bahwa apa yang disampaikan BPS bisa menjadi sumber informasi dan penentu kebijakan yang akan ditentukan Pemprov Kaltim.

"Sumber informasi untuk menentukan kebijakan, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga, dapat menjadi perhatian bersama, khususnya di enam sektor strategis yang disampaikan datanya," tegas Sri Wahyuni, (4/3/2024)

Menurut Sri Wahyuni, rilis data akan menjadi sumber informasi bagi pemerintah kabupaten dan kota maupun Pemprov Kaltim, sehingga dapat menyusun kembali rencana strategis dan langkah-langkah strategis membangun daerah.

Di antaranya adalah data turunnya produksi padi, penyebabnya, faktor cuaca yang berpengaruh terhadap produksi dan pasokan beberapa komoditas.

Begitupun dampak musim kemarau panjang tahun 2023 yang menyebabkan masa panen mengalami kemunduran.

"Sehingga, penurunan pasokan ini pun menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produksi padi para petani," ujarnya.

Baca juga: BPS Mahulu Diresmikan, Ketua BPS Kaltim: Tingkatan Pelayanan Publik

Ke depan, Pemprov Kaltim akan menambah luas lahan petani padi hingga menjaga pasokan air, agar pertumbuhan tanaman padi dapat lebih maksimal.

Pemerintah Daerah juga diminta melakukan sikap terhadap turunnya pasokan dengan memediasi pengembangan pertanian padi.

Selain itu, mesti ada hal yang dilakukan untuk menjaga produktivitas padi agar terus meningkat. 

Kondisi saat ini, memang tidak dipungkiri menyebabkan kenaikan inflasi pada Februari lalu yang dirilis Maret ini. 

Inflasi pada Februari (year on year) sebesar 3,28 persen naik dari bulan sebelumnya, Januari sebesar 2,95 persen. 

"Data inflasi ini menjadi atensi kita bersama untuk terus menekan selama 2024 ini," tukasnya.

Baca juga: Data BPS Kaltim, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Turun Harga

Sebelumnya diberitakan, BPS Kaltim dalam berita resminya mengabarkan, pada Februari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kaltim sebesar 3,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,92.

"Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Berau sebesar 4,14 persen dengan IHK sebesar 106,32 dan terendah terjadi di Kota Samarinda sebesar 3,04 persen dengan IHK sebesar 105,51.

Cukup banyak peristiwa yang mempengaruhi ekonomi Kaltim yang membuat inflasi tinggi. 

Misalnya, penetapan tarif cukai rokok hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen, cukai rokok elektrik (REL) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) sebesar 15 persen.

Kemudian, musim kemarau panjang yang terjadi tahun 2023 mengakibatkan mundurnya jadwal tanam dan panen padi petani, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat ketersediaan beras di pasar. 

Gelombang tinggi menyebabkan terbatasnya pasokan ikan serta terhambatnya distribusi barang.

Terdapat pula kelangkaan gas elpiji pada beberapa waktu tertentu yang menyebabkan kenaikan harga.

Baca juga: BPS Kaltim Sebut Lapangan Usaha Konstruksi di IKN Punya Efek ke Ekonomi Kaltim Triwulan II 2023

Menurut BPS Kaltim, tingginya harga tiket pesawat dipengaruhi oleh tingginya harga avtur serta ongkos sewa pesawat yang sangat bergantung pada nilai tukar mata uang Indonesia terhadap mata uang asing yang kini melemah.'

Selain itu juga terkait produksi beras pada 2023 untuk konsumsi pangan penduduk, BPS Kaltim mencatat mencapai 132,02 ribu ton.

Angka ini mengalami penurunan sebanyak 7,25 ribu ton atau 5,20 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2022 yang sebesar 139,27 ribu ton.

Luas panen padi pada 2023 tinggal sekitar 57,08 ribu hektare atau mengalami penurunan sebanyak 7,89 ribu hektare (12,14 persen) dibandingkan luas panen padi pada tahun 2022 yang sebesar 64,97 ribu hektare.

Produksi padi pada tahun 2023, yaitu sebesar 226,97 ribu ton GKG (Gabah Kering Giling), juga mengalami penurunan sebanyak 12,45 ribu ton atau 5,20 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 239,42 ribu ton GKG.

Pada tahun 2023, musim kemarau panjang mengakibatkan mundurnya jadwal tanam dan panen padi petani, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat ketersediaan beras di pasar.

Dasar perhitungan produksi beras Kaltim bersumber dari Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Kalimantan Timur Tahun 2019 yaitu 41.406 hektar atau berada diurutan ke-24 dari 34 provinsi di Indonesia. 

Hingga tahun 2024, sawah terluas masih berada di Provinsi Jawa Timur yaitu dengan 1,214 juta hektar.

BPS Kaltim memberi catatan, luas panen padi Januari-Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 12,14 persen dibanding Januari-Desember 2022. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.