Jusuf Kalla Sebut Potensi Terjadinya Parlemen Jalanan Jika Dugaan Kecurangan Pemilu tak Diselesaikan

Namun, interupsi itu tidak direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.

Cak Imin dan Puan Maharani tak Hadir

Dua pimpinan DPR yakni Ketua DPR, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sama-sama tidak hadir di Rapat Paripurna DPR, Senin (5/3/2024).

Lalu bagaimana sikap Puan Maharani maupun Cak Imin terkait dengan hak angket yang diajukan sejumlah anggota DPR RI di Rapat Paripurna tersebut?

Diketahui, di Rapat Paripurna DPR yang membahas soal hak angket hanya dihadiri tiga pimpinan DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rahmat Gobel.

Bagaimana sikap Puan Maharani dan Cak Imin terkait hak angket dan seperti updatenya, simak informasi lengkapnya di artikel ini. 

Baca juga: Ada Apa dengan Nasdem dan PPP? Keduanya tak Bersuara Ketika Hak Angket Dibawa ke Paripurna DPR

Diketahui Rapat Paripurna DPR yang membahas hak angket merupakan Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024  di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Rapat parpurna tersebut sebagian besar berisi mengenai sikap partai di DPR soal hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sikap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin

Ketidakhadiran Muhaimin alias Cak Imin yang juga calon wakil presiden nomor urut 1 ini mengundang tanda tanya.

Bagaimana sikap dia soal hak angket yang akan digulirkan di DPR.

Terkait hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan hingga saat ini tak ada instruksi dari Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB  untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, Cak Imin paham bahwa pengajuan hak angket merupakan hak setiap anggota parlemen.

"Tidak ada arahan (dari Cak Imin) karena beliau percaya kita tahu apa fungsi kita," kata Luluk di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dia menilai Cak Imin tak pernah melarang anggotanya berbicara ihwal hak angket.