Terungkap Ketua IPW yang Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Petinggi PSI Bogor, TPN: Gerakan Politik

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang laporkan Ganjar Pranowo ke KPK ternyata petinggi PSI Bogor, ini profilnya.

Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), adalah pelapor dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo.

Ia melaporkan capres nomor urut 3 itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lantas siapakah Sugeng Teguh Santoso?

Baca juga: Cuitan Fahri Hamzah Terbukti? Akan Ada Capres Tersangka Usai Kalah Pilpres, Ganjar Dilaporkan ke KPK

Baca juga: Respons TPN soal Ganjar Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Suap, Singgung Usulan Hak Angket

Baca juga: Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK, IPW Bongkar Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi Ratusan Miliar

Sugeng melaporkan Ganjar dalam kasus dugaan gratifikasi.

Bahkan bukan hanya Ganjar, Sugeng juga turut serta melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno ke KPK.

Sugeng menjelaskan modus dugaan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan berupa cashback.

Sementara, dikatakan Sugeng gratifikasi itu diduga diterima dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng.

Sugeng menduga tindak pidana itu dilakukan dalam kurun waktu 2014-2023 dengan nominal total gratifikasi diduga lebih dari Rp100 miliar.

Lantas berikut profil Sugeng Teguh Santoso:

Sugeng Teguh Santoso resmi dilantik menjadi ketua Indonesia Police Watch (IPW) pada 18 Agustus 2021.

Dia menggantikan posisi Neta Saputra Pane yang meninggal dunia pada Juni 2021.

Sementara itu, Sugeng juga dikenal sebagai seorang advokat senior.

Dirinya juga mendeklarasikan Organisasi Advokat yang diberi nama Pergerakan Advokat Indonesia, kemudian disingkat PERADI Pergerakan.

Sugeng sendiri merupakan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) Periode 2015–2020.

Mengutip Wikipedia, Sugeng pernah mengikuti Pemilihan Walikota Bogor 2018 sebagai Wakil Walikota Bogor berpasangan dengan calon dari PDIP yaitu Dadang Iskandar Danubrata.

Kader PSI

Pada bulan Juli 2018, ia bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai calon anggota legislatif untuk Pemilihan Legislatif 2019.

Sugeng juga merupakan petinggi PSI Bogor, ia menjabat sebagai Ketua DPD Kota Bogor.

"Benar, saya adalah anggota PSI dan Ketua DPD Kota Bogor tetapi saya tidak ada hubungannya dengan kerja organisasi IPW dengan PSI," tuturnya.

Secara lebih rinci, Sugeng menegaskan pelaporannya terhadap Ganjar tidak ada kaitannya dengan dirinya yang juga menjabat sebagai petinggi PSI Kota Bogor.

"Kemudian dikaitkan dengan aksi hukum IPW dan posisi saya sebagai Ketua PSI (Kota Bogor), saya mau menegaskan bahwa IPW tidak subordinasi PSI," katanya lagi. 

TPN Ganjar-Mahfud Sebut Laporan Tersebut adalah Gerakan Politik

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menuding laporan terhadap calon presiden nomor urut 3 sekaligus mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap berupa cashback dari perusahaan asuransi, adalah sebuah gerakan politik.

Baca juga: Cek Survei Terbaru Indikator Politik, Terjawab Pendukung Anies dan Ganjar Percaya Pilpres 1 Putaran

"Kami melihat ini suatu gerakan politik, ya bukan suatu murni gerakan yang menegakkan keadilan," kata Chico kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

Chico menduga, gerakan politik itu menandakan ketidaksukaan pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar.

Sebab, Ganjar adalah sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kita melihat, kita tahu sekarang dengan adanya masa-masa pemilu yang belum berakhir, dan terkait banyak hal yang terjadi, seperti disinyalir banyaknya pelanggaran pemilu, dalam kampanye kecurangan-kecurangan," ucapnya.

"Dan penilaian dari kami ini, dugaan kami ini adalah adanya ketidaksukaan dari berbagai pihak dengan kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik dengan melaporkan Bank Jateng dan kemudian berimbasnya suatu magnetifitas dengan Pak Ganjar," nilai politikus PDI-P ini.

Lebih jauh, Chico juga menilai laporan itu terlihat sangat dipaksakan.

Chico mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi Indonesia Police Watch (IPW) sebagai pihak pelapor Ganjar.

Baca juga: Hasil Real Count KPU Hari Ini: Ganjar-Mahfud Terpuruk di Kaltim, Saat PDIP Rajai Kubar dan Kukar

"Kalau kita lihat dari laman resmi IPW, fungsi-fungsinya dia beberkan di sana. Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK," ungkapnya.

"Dan ini terlihat dalam tanda kutip sangat kebetulan ketika Pak Ganjar orang pertama yang melontarkan untuk menggulirkan hak angket, kemudian terjadilah laporan seperti ini," pungkas Chico.

Sebelumnya diberitakan, IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan eks Direktur Utama Bank Jateng berinisial S ke KPK.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi.

"IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi," kata Sugeng saat dikonfirmasi, Selasa.

Baca juga: Hasil Real Count Pilpres 2024 Hari Ini, Anies dan Ganjar Beda 10 Juta, Prabowo-Gibran Masih Unggul

Sugeng mengatakan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp 100 miliar.

Angka tersebut senilai dengan 5,5 persen cashback yang diberikan perusahaan asuransi.

"Lebih dari 100 miliar. Direktur Bank Jateng S. S ini mengundurkan diri tahun 2023 sesaat sebelum pilpres ya," kata Sugeng. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Profil Sugeng Teguh, Ketua IPW Laporkan Ganjar Kasus Dugaan Gratifikasi, Ternyata Petinggi PSI Bogor