Sewa Rumah Rp 80 Juta/Tahun, Respons Otorita soal Viral Biaya Hidup di Sekitar IKN Nusantara Mahal

TRIBUNKALTIM.CO - Ulasan seputar mahalnya biaya hidup di sekitar IKN Nusantara sempat viral di akhir tahun 2023 lalu.

Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sendiri sudah merespon kabar viral tersebut.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan bahwa hal itu wajar sesuai hukum ekonomi, di mana ketika permintaan tinggi, praktis biaya hidup juga akan mengikuti.

 Terutama soal biaya sewa rumah yang mencapai Rp 75 juta per tahun.

Baca juga: Tahun Ini Investor Luar Negeri Bangun 70 Tower Rusun ASN di IKN Nusantara, Dari China dan Malaysia

"Sempat viral kok sewa rumah sampai Rp 75 juta setahun gitu ya," kata Alimuddin di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Menurutnya, kenaikan biaya sewa hal wajar karena adanya peminat yang tinggi.

Namun, menurut Alimuddin, biaya sewa senilai Rp 75 juta itu bisa ditempati oleh 10 orang.

Jadi jika dibagi oleh 10 orang, biaya sewanya dinilai masih wajar.

"Ya namanya juga supply and demand, pasti hukum ekonomi berjalan gitu ya. Tapi rumah yang disewa itu Rp 75 juta itu ditempatin oleh 10 orang, coba dibagi aja gitu. Rp 600 ribuan aja sebulan, murah, termasuk murah," tambah Alimuddin.

Sedangkan untuk pembangunan di IKN sendiri, kata Alimuddin, tidak akan mengesampingkan budaya-budaya di Kalimantan.

Ia juga memastikan, bahwa pembangunan IKN memertahikan lingkungan sekitar.

Selain itu, jarak tempuh dari bandara ke IKN diklaim akan lebih cepat dengan pembangunan tol.

"Bulan Juni tahun depan, 35 menit dengan tol Bandara ke IKN sudah selesai," tutur Alimuddin.

Nantinya, wisatawan yang ingin berkunjung ke IKN juga bisa sewa di homestay di desa wisata.

Hal tersebut, menjadi salah satu alternatif untuk hunian.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya juga sudah memberikan pelatihan kepada 100 orang yang berkecimpung di sektor hospitality.

"Jadi itu konkret untuk hunian dan pasti akan kebutuhannya semakin meningkat. Dan kita akan lakukan secara bertahap," tambah Sandiaga.

Sebelumnya, viral di media sosial, menyebutkan bahwa biaya hidup amat tinggi di IKN. Bagaimana ceritanya?

"Momen seorang bercerita biaya hidup saat di IKN ternyata lebih mahal dibanding Jakarta. Terlihat biaya kosannya mahal banget," tulis caption unggahan @kegblgnunfaedh Rabu (27/12/2023).

Dalam postingan tersebut, merangkum keluhan-keluhan pekerja, tinggal di IKN.

Bahkan, ada seseorang yang menanyakan perihal biaya sewa kos per bulan mencapai Rp 5 juta.

Selain itu, ada juga yang menyewakan kontrakan seharga Rp 3,5 juta.

Lalu, orang yang mengeluhkan biaya tersebut memberi caption, "Harganya melebihi cicilan KPR," tulisnya seraya memberikan emoticon wajah sedih.

Adapula yang menawarkan Rp 55 juta per tahun termasuk air dan Rp 80 juta per tahun termasuk kasur.

"Kalau nggak kerja di IKN. Nggak bakalan tahu kalau ternyata biaya hidup di sana lebih mahal dari Jakarta. Cari kosan harganya selangit," tulis caption unggahan tersebut.

Melihat unggahan tersebut, warga net menyikapi dengan beragam.

Di antaranya, melihat fenomena tersebut, sebagai hal wajar.

"Awal awal biasanya emang mahal mungkin klo dah 100 tahun baru murah semua," tulis @diaz_dirgantara seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Viral Biaya Hidup di Sekitar IKN Nusantara Mahal, Otorita Singgung Hukum Ekonomi Berjalan

Baca juga: BREAKING NEWS: Hari Ke-2 Groundbreaking Tahap 5, Presiden Jokowi Santap Rebusan di IKN Nusantara

Pemindahan ASN TNI Polri ke IKN Nusantara Mulai Juli 2024

Presiden Joko Widodo mengatakan, pergeseran aparatur sipil negara (ASN) dan personel TNI-Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dimulai pada Juli 2024.

Hal tersebut sejalan dengan hunian untuk ASN dan personel pertahanan dan keamanan yang sudah selesai secara bertahap sejak Juli.

"Pergeseran ASN ke sini (IKN) dan hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli (2024)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (1/3/2024).

Pada Jumat, Presiden melakukan seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN dan personel hankam di IKN.

Presiden memastikan bahwa pembangunan hunian ASN berjalan sesuai jadwal.

Menurut Kepala Negara, sebanyak 12 tower hunian dijadwalkan selesai pada Juli, diikut 21 tower tambahan pada bulan September, dan 14 tower lagi pada bulan November.

Sehingga total keseluruhan akan ada 47 tower yang selesai pada akhir November 2024.

Presiden Jokowi menegaskan, meskipun ini merupakan proyek jangka panjang, penting untuk memulai dan memastikan bahwa setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu.

Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa topping off merupakan simbol bahwa pembangunan hunian telah mencapai tahap yang signifikan dan bahwa struktur utama bangunan telah selesai.

Ini menandai langkah besar dalam upaya pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan memindahkan ASN secara bertahap ke IKN.

Presiden Jokowi menyampaikan, fasilitas pendukung kehidupan ASN seperti rumah sakit, sekolah anak dan perumahan perlu dipersiapkan terlebih dulu.

Pemerintah Segera Buka Rekrutmen ASN untuk Penempatan di IKN, Kuota Lebih dari 200.000

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah segera membuka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) untuk penempatan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rekrutmen tersebut khusus untuk para fresh graduate atau lulusan baru.

Pemerintah membuka kuota sebanyak lebih dari 200.000 orang untuk rekrutmen tersebut.

"Kami tadi dapat arahan dari Pak Presiden terkait soal rencana rekrutmen ASN fresh graduate yang jumlahnya lebih dari 200.000," ujar Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Pak Presiden tadi memerintahkan ke kami untuk mengulangi lagi bahwa rekrutmen ASN yang fresh graduate ini terutama untuk pemerintah pusat semuanya untuk (pindah) di IKN," katanya lagi.

Oleh karenanya, menurut Anas, saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meminta seluruh kementerian dan lembaga mengusulkan formasi untuk rekrutmen fresh graduate tersebut.

Namun, dia mengatakan, usulan dari masing-masing instansi itu juga akan dicek ulang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kerena nanti formasinya ini terutama untuk talenta digital, kemudian mereka yang berlatar belakang literasi digital dan administrasi seperti untuk inspektur dan lain-lain," ujar Anas.

"Jadi yang ke IKN punya kompetensi yang berbeda atau kompetensinya lebih, yang totalnya 250 ribuan yang nanti akan kita alokasikan untuk IKN," katanya lagi.

Sementara itu, saat ditanya soal kapan para ASN fresh graduate tersebut ditempatkan di IKN, Anas belum bisa memastikan.

Menurut dia, bisa saja penempatan langsung dilakukan tahun ini, pada 2025 atau 2026.

Sebelumnya, Anas menyebutkan bahwa ada sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Kantor Presiden di IKN, Progres Pembangunan Capai 74 Persen

Di antaranya, menguasai literasi digital dan prinsip IKN.

"ASN yang pindah ke IKN nantinya harus menguasai literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)," ujar Anas dilansir siaran pers di laman resmi Kemenpan RB pada 22 Februari 2024.

Anas menjelaskan, IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif, berpikir cepat, dan tangkas.

"Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” katanya. seperti dilansir Kompas.com dengan judul "Pemerintah Segera Buka Rekrutmen ASN untuk Penempatan di IKN, Kuota Lebih dari 200.000".

Anas menekankan bahwa strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata.

Melainkan juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju Smart Government.

Sehingga nantinya dibutuhkan dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.