Putra Kaltim Bersiaplah MenPAN-RB Sebut Akan Ada Penerimaan 2 Juta ASN, Jangan Sampai tak Ada di IKN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik saat bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas meminta arahan terkait nasib honorer.

Saat ini, jumlah ASN yang ada di Kaltim berjumlah 71.232 orang terdiri dari PNS 58.112 orang (9.867 orang merupakan PNS Pemprov Kaltim). PPPK total berjumlah 13.120 orang (2.449 orang merupakan PPPK Pemprov Kaltim sisanya di Kabupaten/Kota)
Disamping itu terdapat tenaga honorer yang berjumlah 5.291 orang.

"Nah soal honorer, PR kami pak Menteri yang bapak deadline Desember 2024 sudah harus selesai. Isu terpenting permasalahan honorer untuk menjadi PPPK yang harus direalisasikan sampai dengan Bulan Desember 2024 kami memerlukan arahan bapak Menteri untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer ini," kata Akmal Malik.

Baca juga: Mulai Juli 2024 Ribuan ASN Secara Bertahap Dipindah ke IKN, MenPAN-RB Sebut Sesuai Kesiapan Tower

Akmal Malik memaparkan, telah melaksanakan administrasi penyetaraan jabatan menyetarakan jabatan pengawas atau yang biasa disebut jabatan struktural eselon IV ke dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda pada tanggal 30 Mei 2022 dengan jumlah daftar nominatif sebanyak 479 orang yang disetujui KemenPAN-RB.

Terlaksana sebanyak 472 orang dengan catatan 6 orang pensiun dan 1 orang meninggal dunia. "Kami ingin menceritakan, saya juga di Dirjen Otda mendorong agar segera paling lambat 31 Desember 2022 untuk penyetaraan, meski pengampunya KemenPAN-RB," kata Akmal Malik.

Menjawab terkait Sumber Daya Manusia (SDM), MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Indonesia berpeluang menuju 4 besar ekonomi dunia tahun 2045. Ditegaskan mantan Bupati Banyuwangi inu bahwa saat ini sangat perlu birokrasi profesional, kalau tidak akan tertinggal. "Kita perlu SDM yang kompetitif, ini penting," sebut MenPAN-RB.

"Oleh karena itu sekarang kita sedang merekrut ASN besar-besaran, setelah kita bereskan 1,8 juta honorer, yang sebetulnya total 2,3 juta, tetapi meyakinkan kepada Pak Presiden bahwa ini (terus) harus dibereskan," sambung Abdullah Azwar Anas.

Terkait honorer ini, MenPAN-RB menegaskan, dalam aturannya memang sejak tahun 2018 ada aturan tidak boleh ada rekrutmen honorer dan diberikan transisi 5 tahun hingga di 2023. Namun, ketika Abdullah Azwar Anas menjabat MenPAN-RB melakukan pendataan dari 400 ribu rupanya bukan tinggal 300 ribu tenaga honorer.

Baca juga: MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas Singgung Persiapan Birokrasi di IKN, Ini Pesannya

Namun menjadi 2,3 juta, dan masalah di daerah ini dibawa ke pusat. Ia bercerita soal honorer ini memang perkara yang sedikit membuatnya pusing di 3 bulan menjabat sebagai MenPAN-RB.

Tetapi sebagai regulator dan eksekutor di lapangan, ia dituntut Presiden bisa membereskan persoalan honorer, sampai-sampai ia mengaku banyak dimusuhi karena kebijakannya memberhentikan penerimaan honorer di seluruh tingkatan pemerintahan.

Pengalamannya sebagai Bupati membuatnya mengetahui apa yang menjadi persoalan, terlebih ada "titipan" untuk menjadi honorer. "Karena saya pernah jadi kepala daerah, ini masalah kepala daerah, ada mantan relawan, tim sukses masuk honorer, kadang kualifikasinya bagus, ada yang tidak. Maka di periode akhir saya (menjadi Menteri), tidak boleh ada honorer baru," tukasnya.

"Saya dimusuhi kanan-kiri, tapi saya sampaikan ini arah Presiden, semua honorer harus lewat tes CAT, yang tidak lolos, nggak bisa atau kita cari perangkingan," tegasnya.

Masalah honorer, sekali lagi, kata Abdullah Azwar Anas merupakan hal pelik karena berkaitan dengan engine (mesin) birokrasi. Sehingga muncul untuk mengangkat menjadi PPPK melalui tes agar mengetahui kompetensi yang bersangkutan.

Baca juga: Jelang Kunjungan Kerja MenPAN-RB, Biro Adbang Setdaprov Kaltim Gelar Rakor

Tes PPPK dan Calon ASN juga ditegaskan Abdullah Azwar Anas kini semakin ketat, untuk itu ia menghimbau agar para peserta yang ingin ikut menjadi abdi negara agar segera mempersiapkan diri. Terlebih Presiden sudah memberi pengumuman bakal ada penerimaan besar-besaran ditahun 2024 ini sekitar 2 juta ASN.

"Saat ini, tes saja susah. Kanan kiri tidak sama, joki nggak bisa, karena face recognize double, sejak masuk pertama sampai masuk ruangan, sekarang sangat ketat tes di BKN," tegasnya.