Tim JDIH Mahulu Raih Juara I Tingkat Provinsi Kaltim, Penghargaan Diberikan Saat Rakor di Sangatta

UJOH BILANG - Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Mahakam Ulu sukses meraih juara 1 pengelolaan JDIH terbaik kabupaten/kota se-Kaltim.

Penghargaan ini diberikan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) JDIH di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kamis (7/3/2024).

Sebelumnya, JDIH Mahulu hanya mampu meraih juara tiga berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022.

Baca juga: Mahulu Terima Penghargaan Bebas Frambusia dari Kemenkes, Bupati Sebut Wujud Keseriusan Pemkab

Kepala Bagian Hukum Setkab Mahulu, Arsenius Luhan mengatakan untuk mendapatkan prestasi ini perlu kerja yang konsisten. Ia menyebut saat pelaksanaan tim JDIH Mahulu banyak melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pembina JDIH provinsi Kaltim.

Selain itu, mereka juga melakukan konsultasi dengan badan pusat hukum nasional yang ada di Jakarta.

“Jadi disana kan kita sudah tau tuh indikator-indikator penilaian, jadi tim JDIH kabupaten Mahulu berusaha memenuhi semua indikator-indikator itu sesuai dengan waktu yang ditentukan,” katanya via telepon, Senin (1/3/2024).

Langkah lain yang juga dilakukan adalah melakukan kunjungan atau studi tiru dengan kabupaten kota yang berhasil meraih juara nasional yang masuk kategori tiga besar. “Itu ada sekitar lebih dari 12 item yang dihitung, terutama secara umum itu terkait dengan metadata,” ujarnya.

Ia menyebut, tak mudah untuk mendapatkan prestasi ini. Pasalnya harus melalui berbagai kendala. Kendala yang paling besar menurutnya adalah jaringan, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu menggunakan web.

Baca juga: Camat Long Bagun Harapkan Perusahaan di Mahulu Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Sementara untuk mengakses web harus memerlukan koneksi jaringan yang memadai dan kuat. “Kemudian memang kadang-kadang terkendala server juga, kadang ada perubahan dari BPHN itu yang kita di Mahulu ini agak terkendala,” tuturnya.

Namun, untuk mengatasi kendala tersebut JDIH Mahulu tetap rutin melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Hukum Nasional (BPHN) agar kendala-kendala ini bisa segera terselesaikan.

Selain itu, kendala lain adalah kantor bagian hukum yang baru saja dipindah. representatif, makanya saat ini di Setkab kami minta satu ruangan khusus dan syukurnya dikabulkan oleh pimpinan. Kami sudah dapat ruangan mudah-mudahan tahun ini bisa kita gunakan,” jelasnya. (adv/ mahulu)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya