Disdikbud Kaltim Beber Anggaran Beasiswa Turun Rp 200 Miliar, APBD 2024 Bukan Disahkan Pj Gubernur

"Selama 5 tahun, penekan target dituangkan dalam RPJMD sudah tercapai, untuk penerima beasiswa tuntas. Ada tambahan saya, dalam RPJMD untuk beasiswa Mahasiswa bernama tuntas, ada dua golongan tuntas dan stimulan, tetapi tidak sama laporannya," tegasnya.

Jika berbicara perbandingan anggaran, 5 tahun terakhir, Iman sendiri mencatat sebagai berikut:

BP-BKT mengelola dana beasiswa bersumber dari APBD Murni dan Perubahan

Baca juga: Terjawab Beasiswa LPDP 2024 Tahap 2 Buka Pendaftaran Kapan, Ini Syarat dan Tips Lolosnya

*Tahun 2019 Rp 165 miliar
*Tahun 2020 Rp 163 miliar
*Tahun 2021 Rp 163 miliar
*Tahun 2022 Rp 304 miliar
*Tahun 2023 Rp 500 miliar

"Tapi yang ditekankan ialah ini jumlah dari APBD murni dan perubahan. Tahun 2024 kali ini Rp 200 miliar ini merupakan bersumber dari APBD murni, begitu. Misal 2019 Rp 165 miliar, itu terbagi diawal kurang lebih Rp 96 miliar, barunada tambahan. Pertambahan anggaran biasanya di APBD Perubahan," beber Iman.

Narasi yang menjadi polemik dan menyeret nama Pj Gubernur Akmal Malik di publik terkait anggaran beasiswa yang turun, dijawab oleh BP-BKT bahwa dibanding tahun-tahun sebelumnya di APBD Murni, tentu saja terjadi kenaikan bukan pengurangan anggaran.

Terlebih, pengetokan palu anggaran APBD 2024 murni dan perubahan, Pj Gubernur malah tidak terlibat dalam proses tersebut.

Memang dibandingkan di APBD murni tahun 2023 terjadi penurunan sedikit, hal itu karena terkait RPJMD yang telah tuntas serta anggaran yang banyak terpakai, dan evaluasi untuk penerima anggaran.

Tahun 2024 difokuskan untuk beasiswa stimulan, pelajar yang pra sejahtera (miskin) dan anak putus sekolah.

Baca juga: 2 Pekan Menuju Beasiswa Kaltim Tuntas 2024 Buka Pendaftaran, Berikut Link Daftar dan Syaratnya

"Semua ada datanya, angka-angkanya ada. Tahun ini di APBD murni Rp 200 miliar, dibanding Rp 500 miliar memang kurang dari separoh, tetapi dibanding APBD murni tahun 2019 sampai 2022 malah terjadi kenaikan," tegasnya.

"Dari evaluasi kita ada anak putus sekolah, (termasuk pelajar korban KDRT), kita tidak membatasi jenjang SMA saja, tapi sampai ke bawah SMP dan SD, padahal itu merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, tapi dari target Provinsi wajib belajar 12 tahun tentu tanggung jawab Pemprov juga, makanya SD-SMP tetap tercover dan ada kategori sendiri tidak dicampur, putus sekolah ada juga tidak miskin, lalu miskin (pra sejahtera) kita bedakan," sambung Iman. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya