Jokowi vs Airlangga? Harumnya Takhta Tertinggi Partai Golkar, DPD Golkar Solid Bersama Airlangga

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Partai Golkar terkini. 

Isu pertarungan politik Jokowi vs Airlangga Hartarto menguap.

Harumnya takhta tertinggi partai Golkar jadi alas isu perebutan Jokowi dan Airlangga Hartarto.

Namun sebagian besar DPD Golkar di daerah solid bersama Airlangga Hartarto.

Mereka mengapresiasi kinerja Airlangga Hartarto yang dapat dikatakan sukses memimpin Golkar di Pileg 2024.

Hasil gemilang diraih Partai Golkar di Pileg 2024.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Jokowi Kader Golkar Sejak 1997? Kata Dewan Pakar Golkar Beber Doktrin Karya Siaga Gatra Praja

Baca juga: Demokrat dan PAN Langsung Respons Isu Golkar Minta Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Baca juga: Terjawab Alasan Airlangga Minta Jatah 5 Menteri, 90 Persen Pemilih Golkar Coblos Prabowo, Sikap PAN

Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dengan menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Usulan ini disuarakan oleh sejumlah kader Golkar yang menganggap Jokowi telah menjadi bagian dari Golkar karena pernah memimpin asosiasi pengusaha di bawah partai beringin pada masa Orde Baru.

Namun demikian, mencuatnya usulan ini tak serta-merta mendapat sambutan positif dari sejumlah kader di daerah karena mereka berkeinginan supaya Airlangga kembali melanjutkan tampuk kepemimpinannya.

Jokowi memenuhi kriteria Usulan menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum Golkar berikutnya, salah satunya disampaikan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam.

Ridwan menilai Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin Golkar karena rekam jejaknya telah merepresentasikan ideologi karya kekaryaan yang diterapkan Golkar.

Hal itu setidaknya terlihat dari penamaan Kabinet Kerja pada periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Baca juga: Peluang Terbuka, Bocoran Aburizal Bakrie Agar Jokowi atau Gibran Bisa jadi Ketum Golkar: Ubah AD/ART

Terlebih, Jokowi juga menempatkan sejumlah kader Golkar sebagai menteri koordinator di periode kedua pemerintahannya.

Keduanya yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tak lain Ketua Umum Partai Golkar.