Anak Buah Jokowi Bungkam Ketika Anggota Komite HAM PBB Pertanyakan Putusan MK yang Meloloskan Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan dunia internasional terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait netralitas sang presiden di Pilpres 2024.

Tindak tanduk Jokowi di Pilpres 2024, di mana sang anak, Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu peserta, tak terlepas dari pantauan Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden nomor urut 02, berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Pasangan calon nomor urut 02 ini juga diprediksi bakal keluar sebagai pemanang Pilpres 2024.

Baca juga: Blak-Blakan, Hasto Akui Ada Jurang Pemisah Antara Jokowi dan PDIP Soal Isu Golkar, Singgung Karakter

Baca juga: Viral Pria Meninggal Diduga Usai Diadang Paspampres Jokowi saat Mau Shalat Jumat, Asintel Membantah

Baca juga: Wacana Jokowi Bakal Gabung, Wakil Ketua Umum Golkar sebut Menanti PDIP, Perlu Pernyataan Tegas

Dari hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasangan Prabawo-Gibran masih unggul dibandingkan dengan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Terkait sorotan Komite HAM PBB terhadap netralitas Jokowi, hal ini terungkap ketika PBB menggelar sidang Komite HAM tentang hak-hal sipil dan politik atau CCPR di Jenewa, Swiss.

Mulanya, anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mengutarakan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan jalan Gibran Rakabuming Raka mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Ndiaye mempertanyakan bagaimana cara para pejabat pemerintahan di Indonesia, khususnya Presiden, tidak memberi pengaruh terhadap proses pemilu.

Baca juga: Jokowi vs Airlangga? Harumnya Takhta Tertinggi Partai Golkar, DPD Golkar Solid Bersama Airlangga

"Kampanye terjadi setelah keputusan pengadilan pada menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan yang memungkinkan putra presiden untuk ikut serta dalam Pemilu," kata Ndiaye.

Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tri Tharyat yang hadir dalam sidang tersebut pun bungkam terkait pernyataan Ndiaye itu.

Tri memilih menjawab pertanyaan lain.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu M Iqbal mengatakan, delegasi Indonesia tidak sempat menjawab pertanyaan Ndiaye.

Baca juga: Jokowi Kader Golkar Sejak 1997? Kata Dewan Pakar Golkar Beber Doktrin Karya Siaga Gatra Praja

"Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain, memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan," kata Iqbal dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

Menurutnya, kondisi seperti itu sering terjadi dalam situasi dialog interaktif seperti pada forum Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (CCPR).

Dibela kubu Prabowo-Gibran

Di sisi lain, Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Echo (Hukum) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hinca Pandjaitan menyebut, pernyataan anggota Komite HAM PBB yang menyoroti netralitas Jokowidi Pilpres 2024, tidak perlu ditanggapi secara serius.

Baca juga: Protes Jokowi Soal Desain Istana Wapres di IKN Nusantara, Ridwan Kamil dan Menteri PUPR Kena Colek

Hinca menduga bahwa orang tersebut tidak memiliki bahan lain sehingga membahas soal netralitas Jokowi.

"Saya anggap itu masukan saja lah. Bukan sesuatu yang perlu ditanggapi serius itu. Mungkin, di sana, dia enggak punya bahan lagi, terus ngomong itu, gitu," ujar Hinca saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Hinca mengatakan, anggota Komite HAM PBB tersebut tidak paham bahwa segala persoalan terkait majunya Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah selesai.

Jika masih ada persoalan hukum, menurut dia, maka tidak mungkin "perahu" Prabowo-Gibran bisa berangkat.

Baca juga: Nasib Petisi Bulaksumur, Guru Besar UGM Kecewa Jokowi Tidak Dengarkan Aspirasi

"Sistem hukumnya berlangsung berjalan selesai. Tidak ada yang mempersoalkan itu. Soal etikanya sudah selesai, sudah dijatuhkan hukuman kepada yang dituduhkan melanggar etik. Oleh karena itu, menurut saya berlebihan lah," kata Hinca.

Kemudian, politikus Partai Demokrat ini mengatakan, tidak ada relevansi antara netralitas Jokowi dan komentar dari Komite HAM PBB.

Dia mengingatkan bahwa sudah banyak Presiden di dunia yang mengucapkan selamat kepada Prabowo terkait hasil quick count atau hitung cepat Pilpres 2024.

"Kalau anda lihat, sudah berapa banyak presiden-presiden ternama atau pemimpin-pemimpin negara dunia memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih Prabowo-Gibran ini, dan menghargai dan menghormati proses pemilu kita," ujar Hinca.

Baca juga: Nasib Petisi Bulaksumur, Guru Besar UGM Kecewa Jokowi Tidak Dengarkan Aspirasi

Kritik kubu Anies dan Ganjar

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, citra Jokowi yang selama ini dikenal karena keluarganya tidak berpolitik sudah berbalik.

"Ini menjadi cerminan citra Jokowi kini di mata dunia. Jokowi yang bertahun-tahun dipuja-puji sebagai pemimpin yang demokratis, sederhana, dan keluarganya yang tidak berpolitik hanya jadi pedagang makanan, akhirnya sekarang dianggap terbalik dari citra yang dibangunnya," ujar Chico saat dimintai konfirmasi, Senin (18/3/2024).

Chico menyampaikan, untuk saat ini memang tidak ada implikasi serius dari singgungan di sidang Komite HAM PBB tersebut.

Baca juga: Jokowi Kader Golkar Sejak 1997? Kata Dewan Pakar Golkar Beber Doktrin Karya Siaga Gatra Praja

Hanya saja, jika indeks demokrasi Indonesia semakin turun, kata dia, daya tawar Indonesia akan semakin lemah di mata dunia.

"Namun tentu dalam waktu ke depan bila indeks demokrasi kita semakin menurun, akan memperlemah daya tawar kita terkait HAM dalam forum-forum PBB/internasional lainnya," ucap dia.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Maman Imanulhaq mengatakan semua pihak sudah melihat bahwa kualitas demokrasi di Pilpres 2024 sangat buruk.

Menurutnya, pemerhati internasional seperti Komite HAM PBB pun sudah mencium buruknya demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Nasib Petisi Bulaksumur, Guru Besar UGM Kecewa Jokowi Tidak Dengarkan Aspirasi

"Saya rasa semua pihak melihat bahwa kualitas demokrasi di pilpres atau Pileg 2024 ini sangat buruk. Dan itu ternyata bisa dirasakan. Apalagi saya sendiri sebagai orang yang jadi caleg dan juga menjadi koordinator juru bicaranya Anies-Muhaimin merasakan itu semua," ujar Maman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

"Dan itu pasti terbaca, tercium oleh pemerhati internasional termasuk dewan HAM, seperti itu," sambungnya.

Menurut Maman, sorotan dari Komite HAM PBB tersebut menjadi catatan bagi Indonesia bahwa produk demokrasi yang dihasilkan di Pemilu 2024 menjadi produk yang memang tidak terlalu bagus.

Dia mengingatkan bahwa catatan seperti itu akan membahayakan bagi Indonesia ke depan. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar"