Sri Mulyani Dicecar Anggota Komisi XI DPR soal Anggaran Makan Siang Gratis, Jawaban Menkeu

"Bukan karena kami menghindar ya pertanyaan bapak ibu sekalian tentang makan siang gratis.

Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada.  Di 2023 kan belum bapak, eh 2024 kan tidak ada.

Kalau ini adalah untuk pemerintah yang baru," katanya.

Sri Mulyani pun mengatakan nantinya program itu bakal dimasukkan ke dalam KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal) terlebih dahulu.

Setelah itu, barulah program itu dibahas secara rinci mengenai perbelanjaannya.

"Waktu kita ngomongin KEM PPKF baru postur besar Pak, tapi kalau ada yang menyampaikan makan siang gratis, setahu saya sih enggak Pak, karena KEM PPKF, boro-boro ngomongin belanja kementerian/lembaga, postur saja kan masih dalam bentuk range pak.

Itu pun masih pembahasan sangat awal," ucapnya.

Ia pun mengingatkan, tahun ini merupakan masa transisi pemerintahan.

Ia menerangkan perencanaan APBN transisi harus memenuhi etika pemerintahan.

"Kami akan membantu untuk men-design APBN transisi itu dengan etikanya.

Ini saya harus sampaikan ke kabinet, pada bulan ini saya harus sampaikan ke DPR.

Baca juga: Beda Jokowi dan Para Menteri Soal Polemik Pembahasan Program Makan Siang Gratis Menurut Mahfud MD

Nanti RUU APBN 2025 kan baru disampaikan bapak presiden yang sekarang tanggal 16 Agustus.

Tapi, nanti pelaksanaannya untuk pemerintah baru," katanya.

"Nah, ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kita coba jaga secara proper lah ya Pak.

Namun kami menyadari, makanya kami nggak akan menyampaikan apa-apa," sambungnya.

Masuk Program 100 Hari