Akhirnya KPK Singgung Bagi Bansos Besar-Besaran di Pilpres 2024, Alexander Marwata: Sudah Diprediksi

TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bicara soal politisasi bantuan sosial alias bansos di Pilpres 2024.

Diketahui, gelontoran bansos yang dibagikan Presiden Jokowi dinilai beberapa kalangan menguntungkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Soal bansos ini juga sempat disinggung capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di debat capres.

Pemerintah dinilai sengaja menghamburkan bansos jelang Pilpres 2024 untuk memengaruhi pilihan warga.

Baca juga: Hasil Resmi Rekapitulasi KPU, Jadi Pemenang Pilpres 2024, Gibran Ajak Anies-Ganjar Gabung Kalau Mau

Terbaru, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menduga bakal banjir bansos jelang Pilpres 2024.

Adapun hal itu disampaikan Alex saat berpidato pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP tahun 2024, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

"Kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin.

Menjelang pilpres kemarin banjir bansos.

Dan masyarakat sangat senang sekali.

Kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," kata Alex dalam pidatonya.

Kemudian dikatakan Alex sesuai dengan survei di KPK.

Bahwa referensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan negara yakni faktor uang.

"Yang pertama faktor uang. Itu dari survei kami di KPK.

Itu yang menjadi pertimbangan pertama untuk menentukan calon. Dan itu terkonfirmasi," tegasnya.

Alex lalu mencontohkan dari orang yang bekerja di rumahnya mendapatkan beberapa amplop di Pemilu 2024.

"Saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga.

Cerita dapat amplop sampai 5. Ditotal itu sampai Rp 1 juta lebih satu orang," tutur Alex.

Atas hal itu Alex menegaskan bahwa program Center for Prevention (MCP) di tahun ini. Memantau anggaran hibah dan bansos.

"Itu yang terjadi, makanya menjadi program MCP di tahun 2024 itu memantau terhadap anggaran hibah, bansos dan pokir," tegasnya.

Baca juga: KKB Papua Makin Brutal, Tewaskan 2 Polisi dan Rampas 2 Senjata AK-47, Juga Tewaskan Prajurit TNI

Survei LSI

TKN Ganjar-Mahfud makin yakin jika bansos dijadikan alat untuk kampanye merajuk pada Survei LSI terbaru.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah merupakan kelompok yang paling banyak mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan, membaca hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) semakin membuktikan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah memang sarat politisasi.

Adapun hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penerima bansos pemerintah cenderung memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Betul (bansos untuk menangkan Prabowo-Gibran). Ini juga mengapa hak angket akan kita gulirkan di DPR," kata Chico, Senin (26/2/2024).

Oleh karena itu, Chico menegaskan bahwa pihaknya menempuh jalur politik melalui hak angket DPR guna membuktikan keterlibatan pemerintah berpihak pada paslon nomor urut 2 lewat pemberian bansos.

Menurut dia, kecurigaan politisasi bansos sudah dituangkan TPN Ganjar-Mahfud melalui poin-poin alasan mengapa harus menempuh hak angket di DPR.

"Adanya malapraktik realisasi anggaran bansos, BLT ditarik di awal tahun, di luar kewajaran karena untuk tujuan mendapat penguatan dukungan politik kepada Presiden," ucap politikus PDI-P ini.

Sebelumnya diberitakan, LSI merilis hasil survei teranyar soal korelasi antara penerima bansos pemerintah dengan dukungan terhadap kandidat di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Survei pascapemilu (post-election survey) ini dilakukan LSI pada 19-21 Februari 2024.

Hasilnya, sebanyak 24,8 persen responden mengaku menerima bansos dari pemerintah. Dari jumlah itu, 69,3 persen mengaku mencoblos Prabowo-Gibran.

"Di kalangan penerima bansos, dukungannya paling banyak kecenderungannya ada pada pasangan 02," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam rilis temuan LSI pada Minggu (25/2/2024), secara daring.

Sementara itu, ada 54 persen responden yang mengaku tidak menerima bansos yang mendukung Prabowo-Gibran.

"Tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibanding dengan (dukungan) masyarakat yang menerima bansos kepada 02," ujar Djayadi.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi di 36 Provinsi dan Luar Negeri, Hari Ini KPU Umumkan Pemenang Pilpres 2024

Survei Litbang Kompas

Dikutip dari Kompas.id, hasil survei pascapencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024 memperlihatkan, seperlima bagian publik (20,3 persen) menyatakan pernah ditawari bansos dalam waktu sebulan sebelum pencoblosan.

Baik sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres.

Jumlah seperlima bagian responden merupakan proporsi yang sangat besar jika diproporsikan ke total pemilih yang mencapai 204 juta, yaitu sekitar 51 juta orang.

Proporsi tersebut hampir sama dengan data jumlah penerima bansos secara faktual dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, di antaranya penerima Program Keluarga Harapan 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Sebanyak tiga dari setiap empat orang yang ditawari bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak.

Dilihat dari latar belakang pilihan capres, responden yang menolak penawaran bansos bervariasi.

Pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo-Gibran yang menolak berjumlah sekitar 4,5 persen responden, sedangkan pemilih Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar proporsinya lebih besar, yakni 8 persen.

Bagi responden survei pascapencoblosan yang menyatakan menerima bansos, komposisinya berdasarkan latar belakang pilihan capres tidak menunjukkan perbedaan signifikan.

Sekitar 15 persen responden dari pemilih masing-masing pasangan capres menyatakan telah ditawari bansos dan menerimanya.

Temuan survei ini menunjukkan proporsi penerima bansos relatif sama di antara ketiga kelompok responden pemilih capres-cawapres.

Meski memiliki komposisi sama dalam merespons bansos, capres-cawapres tersebut memiliki elektabilitas yang berbeda.

Dalam hal ini, berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres-cawapres.

Baca juga: Di Depan Pendemo, Adian Napitupulu Singgung Pemilu Bisa Diulang, Soeharto Dijatuhkan Usai Terpilih

Menurut analisis Toto, bansos berpotensi memperkuat pertumbuhan elektabilitas capres Prabowo ketika sudah berpasangan dengan Gibran, yakni dalam periode November 2023 hingga 14 Februari 2024.

Fenomena ini seiring dengan melonjaknya elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran dalam periode itu, terus meningkat tinggi dari angka pada bulan Agustus 2023.

Pemberian bansos sejak era pandemi hingga Agustus 2023 bahkan tidak mendongkrak secara signifikan elektabilitas Prabowo sebagai capres.

Perubahan signifikan dan drastis baru terjadi ketika Prabowo berpasangan secara resmi dengan Gibran pada 22 Oktober 2023.

Pada periode Oktober 2023 hingga 11 Februari 2024, bansos terus dikucurkan dengan berbagai ”gimik” tambahan, seperti kenaikan bertahap uang lauk pauk TNI, termasuk materi kampanye ”makan siang gratis”.

Seluruh langkah politik tersebut pada akhirnya membentuk elektabilitas yang mumpuni bagi pasangan Prabowo-Gibran, mencapai angka lebih dari 58 persen di quick count sehingga diprediksi menang dalam satu putaran. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Sudah Duga Bakal Banjir Bansos Jelang Pilpres 2024, Nilai Orientasi Pemilih karena Faktor Uang

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.