Tak Terima Kalah, Etika Anies Lebih Rendah Daripada Gibran? Pengamat: Tak Layak Jadi Pemimpin

TRIBUNKALTIM.CO - Pilpres 2024 belum selesai, meski Prabowo-Gibran telah diumumkan sebagai pasangan calon pemenang oleh KPU.

Saat ini baik kubu paslon 01 dan 03 masih melakukan upaya konstitusi, baik di Mahkamah Konstitusi dan DPR RI.

Ya, upaya gugatan ke MK dan Hak Angket DPR masih jadi jalan bagi paslon 01 dan 03.

Tak terima kalah, etika Anies Baswedan lebih rendah daripada Gibran, hal itu diungkapkan pengamat politik Citra Institute, Efriza.

Bahkan pengamat sebut Anies Baswedan tak layak jadi pemimpin, lantaran menunjukkan sikap tak menerima hasil Pemilu yang menyatakan bahwa dirinya kalah.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Soal Isu Ditawari Jadi Menteri Kabinet Prabowo, Anies Baswedan: Tanyakan Beberapa Bulan Lagi

Baca juga: Akhirnya Prabowo Temui Surya Paloh di Nasdem Tower, Pendukung Anies Kecewa? Sahroni: Biasalah Kecewa

Baca juga: Surya Paloh Mesra Lagi dengan Prabowo, Nasdem Ditawari Masuk Pemerintah oleh Rival Anies di Pilpres

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menyebut, etika Anies Baswedan lebih rendah daripada Gibran Rakabuming Raka, cawapres yang selalu disindir capres nomor urut 1 itu.

Efriza mengatakan hal ini, karena Anies Baswedan tidak bisa menerima kekalahan di Pilpres 2024.

"Ini malah membuktikan Anies Baswedan tidak layak menjadi seorang pemimpin," tegasnya, Jumat (22/3/2024).

Seperti diketahui Anies Baswedan sering berbicara etika ketika kampanye maupun debat Capres yang digelar oleh KPU RI beberapa waktu lalu.

Efriza menilai, narasi etika yang sering disebut Anies Baswedan hanya basa-basi saja untuk menyulut para pendukungnya agar melakukan gerakan turun ke jalan.

Baca juga: Surya Paloh Mesra Lagi dengan Prabowo, Nasdem Ditawari Masuk Pemerintah oleh Rival Anies di Pilpres

Harusnya, Anies seperti kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menyatakan kalau keputusan MK sudah final dan mengikat maka menerima.

"Untuk apa Anies seperti itu?, PKB saja sudah mulai terlihat bakal merapat kan. Menteri dari PKB dua orang bertemu Presiden Jokowi," tegasnya.

Efrizan mengimbau Anies untuk mengurangi memberikan statement atau gerakan yang bisa menggerakan masyarakat turun ke jalan.

Ia menjelaskan, Pemilu bukanlah mencari permusuhan tapi memilih pemimpin bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan.

"Ini harus disikapi oleh Anies dengan berpikir jernih, berjiwa besar, negarawan dan kembali lagi Anies punya etika atau tidak karena proses demokrasi harus dijalankan, kalah ya sudah," imbuhnya.

Efriza menegaskan, Anies Baswedan tidak siap kalah dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Ini artinya Anies sebagai capres bukan sebagai negarawan, di sisi lain dia juga tidak siap kalah," kata Efriza kepada wartakotalive.com.

Baca juga: Tanggapi Kunjungan Prabowo ke Nasdem, Anies: Bukan Hal Luar Biasa dan Tidak Ada Pembicaraan Spesial

Sebelumnya, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres mengaku punya alasan tersendiri mengapa dia tidak memberi ucapan selamat kepada paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu.

Anies mengingatkan ucapan selamat bukan semata-mata hanya untuk formalitas saja.

Ia dan cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hendak menekankan soal proses pemilu yang benar.

"Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapkan atau tidak ucapkan selamat.

Bukan di situ esensinya," ujar Anies saat memberikan keterangan pers di Diponegoro 10, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

"Tapi ini pada substansinya bagaimana, bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita akan lebih baik," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Anies menjelaskan, proses dan hasil pemilu sama-sama penting. Menurutnya jika proses pemilu bermasalah, maka hasilnya juga berbanding lurus.

"Jika prosesnya bermasalah maka hasilnya bermasalah pula.

Baca juga: Bocoran Gibran dan Bahlil, Partai Pengusung Ganjar dan Anies Segera Gabung ke KIM, Nasdem dan PPP?

Maka kami menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh beberapa banyak media pun menyaksikan dari mulai aspek kebijakan, aturan, sampai eksekusi ada banyak problem," paparnya.

"Kita ingin agar itu semua dikoreksi. Supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Rabu malam.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menang atas dua pasangan calon lainnya dengan selisih suara cukup jauh.

Prabowo-Gibran dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara. Sementara itu, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengantongi 40.971.906 suara.

Selanjutnya, capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menghimpun 27.040.878 suara. Hasil yang ditetapkan oleh KPU itu meliputi perolehan suara di 38 provinsi di Indonesia dan 128 wilayah luar negeri.

Baca juga: Meski Kalah di Pilpres 2024, Pendukung Tetap Teriaki Anies Presiden saat Tiba di Markas Pemenangan

Ketetapan KPU tersebut disahkan dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Baca juga: Isu Dapat Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Jawaban Anies Baswedan

Tuntut Pilpres Diulang tanpa Gibran

Saat ini tim hukum pemenangan Anies-Cak Imin tengah mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin membawa tumpukan berkas ke Gedung MK saat mendaftarkan permohonan pembatalan Keputusan KPU nomor 360/2024 tentang penetapan hasil Pemilu tersebut.

Sejumlah petinggi Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) tampak hadir dalam proses pendaftaran gugatan di MK. Di antaranya adalah Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi, Co-Captain Timnas Amin Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ketua THN Amin Ari Yusuf Amir dan advokat sekaligus Dewan Pakar TPN Amin Eggi Sudjana.

Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ini pun resmi terdaftar dengan nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Ketua THN Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir mengungkapkan, salah satu permohonan yang diminta ke MK adalah pemungutan suara ulang tanpa cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Tim hukum menilai, pasangan Prabowo-Gibran telah dibantu oleh Presiden RI Joko Widodo.

Pasalnya, Gibran merupakan putra sulung dari Kepala Negara.

"Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang, tapi biang masalah di cawapres (Gibran), itu tidak diikutkan lagi supaya tidak ada cawe-cawe dari Presiden lagi," kata Ari.

"Diganti calon wakilnya, silakan siapa saja diganti, mari kita bertarung dengan jujur dengan adil, dengan bebas," ucapnya.

Ari menjelaskan, permohonan ini dilayangkan atas temuan berbagai fakta dan bukti kecurangan dari Pilpres 2024 di lapangan.

Baca juga: Lampu Merah Hak Angket dari PDIP, Megawati Bangun Hubungan Baik dengan Prabowo, Anies Nyagub Lagi?

Misalnya, pembagian bantuan sosial yang masif jelang pemungutan suara dan penyelenggara pemilu yang partisan.

Di sisi lain, gugatan PHPU pilpres 2024 ini disebut merupakan amanat dari kurang lebih 40 juta pemilih Anies-Muhaimin.

"Ini adalah amanah kami, amanah dari rakyat Indonesia paling tidak kalau menurut hitungan KPU 40 juta lebih masyarakat memilih paslon 01," kata dia.

"Oleh karena itu, tanggung jawab kami sebagai THN melalui forum di MK, insya Allah dengan dukungan semua kita akan wujudkan kebenaran, kita akan wujudkan keadilan," ucap Ari.

Yakin menang di MK

THN Anies-Muhaimin pun optimistis bakal menang dalam sengketa Pilpres 2024 ini. Terlebih ada dua hakim baru di MK yang dinilainya akan memberikan warna baru dalam keputusan delapan hakim yang akan mengadili sengketa ini.

Dua hakim terebut adalah Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur yang dilantik pada 8 Desember 2023 dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang dilantik 18 Januari 2024.

Ridwan Mansyur adalah hakim yang diusulkan dari lembaga Mahkamah Agung.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tahun 2017, kemudian menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 2020.

Ridwan kemudian menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung pada Februari 2021. Ia dipilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Manahan M. P. Sitompul.

Baca juga: Soal Isu Ditawari Jadi Menteri Kabinet Prabowo, Anies Baswedan: Tanyakan Beberapa Bulan Lagi

Sementara itu, Arsul Sani diusulkan dari DPR-RI. Saat diusulkan, Arsul masih berstatus sebagai anggota legislatif dan Wakil Ketua MPR-RI.

Ia melepas atribut politiknya dan berhenti dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah resmi ditetapkan sebagai Hakim Konstitusi.

Arsul Sani masuk dalam jajaran Hakim Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adam yang purna tugas memasuki usia 70 tahun.

Selain dua hakim tersebut, Ari juga optimis dengan komposisi enam hakim lainnya yang dinilai memiliki rekam jejak baik.

"Ada dua hakim baru, darah segar, tahu juga track record-nya baik, jadi insya Allah kami optimis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi," kata Ari

Adapun satu Hakim Konstitusi lain yaitu Anwar Usman yang juga paman dari Gibran Rakabuming Raka dipastikan tak akan ikut dalam perkara sengketa pilpres 2024.

Anwar Usman tak bisa ikut karena sanksi yang diberikan MKMK atas putusan 90/PUU-XXI/2023 yang menyebabkan Gibran boleh mendaftarkan diri sebagai cawapres. (*)

Ikuti berita menarik lainnya di saluran whatsapp dan google news Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Anies Enggan Akui Kekalahan di Pilpres 2024, Pengamat: Etikanya Lebih Rendah Dibanding Gibran