DPRD Sebut Program Penanggulangan Banjir di Balikpapan Jauh dari Kata Efektif 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Kamaruddin menyampaikan ketidakpuasan terhadap program penanggulangan banjir di Kota Minyak.

Upaya untuk mengurangi titik banjir itu dinilainya justru mengalami kegagalan.

Dalam wawancara dengan wartawan pada Senin (25/3/2024), Kamaruddin menyoroti proyek pengendali banjir DAS Ampal yang menjadi fokus utama di Balikpapan.

Meskipun proyek tersebut memiliki nilai mencapai Rp 136 miliar, namun menurut Kamaruddin hasilnya tidak signifikan.

Baca juga: Biodata Mieke Henny, Satu-satunya Caleg Demokrat yang Lolos DPRD Balikpapan Periode 2024-2029

Proyek tersebut bahkan menjadi ancaman serius bagi kawasan di Jalan MT Haryono, karena parit yang dibuat lebih rendah dari sebelumnya menyebabkan potensi luapan air.

"Kalau kita lihat sekarang ini bukannya malah berkurang tapi bertambah, tapi itu menurut saya," katanya ketika diwawancarai wartawan, Senin (25/3/2024).

Kamaruddin membeberkan bahwa titik banjir di Kota Balikpapan bisa bertambah, terutama dengan adanya pintu air di sekitar Hotel Zurich meskipun tujuannya untuk mencegah air laut masuk.

Saat ini tercatat ada sebanyak 38 titik banjir yang tersebar di Kota Balikpapan

"Ini hanya mengharapkan dari parit, jadi air yang ada di Sungai Ampal itu nanti tidak keluar dan akan terjadi banjir di kawasan tersebut," ucapnya.

Baca juga: 45 Caleg DPRD Balikpapan 2024-2029 yang Lolos versi Rekapitulasi KPU, Demokrat Cuma Dapat 1 Kursi

Meskipun demikian, Kamaruddin tidak dapat merinci total anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan banjir.

Alokasi anggaran tersebut tidak terlalu diingat secara pasti karena dilaksanakan secara sporadis.

Namun yang terlihat jelas adalah anggaran besar yang dialokasikan untuk proyek pengendali banjir DAS Ampal.

Ia juga menegaskan bahwa tahun ini fokus anggaran akan tetap pada penanganan banjir, sesuai dengan visi dan misi walikota Balikpapan saat ini.

Namun, hal ini menjadi PR bagi pemerintah kota, terutama dalam menunaikan janji-janji terkait penanganan banjir sebelum pilkada.

"Ketika target untuk mengatasi banjir tidak tercapai, hal ini akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Wali pada saat laporan pertanggungjawaban (LPJ). Anggaran dari tahun 2023 dan 2024 sudah dialokasikan untuk penanganan banjir, namun masalah banjir justru semakin bertambah. Ini adalah PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota sebelum pilkada," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.