Getol Berantas Mafia Tanah, AHY Justru Dicecar Anggota DPR RI, Junimart: Tidak Gampang, Pak!

TRIBUNKALTIM.CO - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung dihujani pernyataan dan pertanyaan dalam rapat perdananya sebagai Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di DPR RI, di DPR RI.

AHY mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Pemberantasan mafia tanah menjadi target AHY di Kementerian ATR/BPN.

Alih-alih mendapatkan dukungan, AHY justru dicecar anggota DPR RI.

Baca juga: Sindiran AHY Dibalas Tuntas Partai Timnas AMIN, NasDem, PKB dan PKS Nilai Memang Beda Orientasi

Baca juga: Sentil Balik AHY, Nasdem: Kalau Tujuan Cari Kursi Menteri ya Bukan di Perubahan, Ini Reaksi PKB PKS

Salah satu anggota dewan yang getol mencecar AHY, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

“Kalau saudara Menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah Pak. 21 provinsi, catatan saya Pak, 78 pejabat BPN sedang bermasalah hukum Pak,” ujar Junimart.

Ia mengatakan, situasi itu mesti dibenahi lebih dulu, sebelum AHY getol menyatakan semangatnya untuk memberantas mafia tanah.

Pasalnya, banyak pejabat ATR/BPN di daerah ketakutan mengeluarkan sertifikat tanah meskipun sudah memenuhi prosedur dan persyaratan.

Baca juga: AHY Sindir Koalisi Lama, Sentilan Balik PKB, Nasdem Singgung Tujuan Kursi Menteri dan Puji Anies

Alasannya, banyak yang tetap tersangkut kasus oleh aparat penegak hukum ketika sengketa lahan terjadi.

“Kita enggak mungkin bisa bicara pemberantasan mafia tanah, enggak bisa. Ini semua akan ketakutan. Semua kakanwil, semua kakanda akan ketakutan sampai bawah untuk berbuat kebenaran Pak,” sebut dia.

“Kepala kantor pertanahan dia berbuat benar, dia membuat sertifikat dengan dasar surat bupati, surat keterangan camat, saksi kepala desa, ketika sudah dibuat sertifikat (jadi) tersangka Pak,” sambungnya.

Dalam kasus tersebut, Junimart menganggap Kementerian ATR/BPN kerap lepas tangan.

Baca juga: Balasan Menohok Nasdem ke AHY, Koalisi Perubahan Bukan Tempat Cari Kursi Menteri

Apalagi, lanjut dia, hanya 60 sengketa tanah yang melibatkan ATR/BPN yang bisa dibantu penyelesaiannya melalui anggaran kementerian.

Junimart menilai situasi itu tidak ideal karena begitu banyak persoalan tanah di berbagai wilayah Tanah Air yang dibawa sampai ke tahap pengadilan.

“Padahal setiap tahun itu sengketa itu lebih dari 1.000 Pak. Jadi kalau kita bicara semangat pemberantasan, selesaikan dulu di dalam, bikin dulu nyaman di dalam ini,” tuturnya.