Refly Harun Bocorkan Jokowi Titip 4 Nama di Kabinet Prabowo, Gibran Sebut Ayahnya Hanya Beri Masukan

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi dikabarkan akan cawe-cawe dalam penentuan kabinet Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming.

Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun sempat menyebut Jokowi menitipkan 4 nama yang harus masuk di Kabinet Prabowo-Gibran.

Namun, isu cawe-cawe Jokowi di penyusunan kabinet belakangan dibantah Istana dan Gibran Rakabuming langsung.

Gibran menyebut, Jokowi mungkin hanya memberi masukan, namun keputusan akhir tetap di tangan Prabowo Subianto.

Kabar Jokowi akan cawe-cawe di penyusunan kabinet juga sempat disampaikan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo

Baca juga: Akhirnya Otto Hasibuan - Hotman Paris Temukan Kelemahan Tuntutan Timnas AMIN dan Kubu 03 Soal Gibran

Baca juga: Sri Mulyani Bocorkan Uang Negara yang Sudah Tersedot untuk Proyek IKN Nusantara, 2 Bulan Rp 2,3 T

Drajad sempat mengatakan, selain terlibat dalam penyusunan kabinet, Jokowi juga akan diberikan peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan mendatang.

Dradjad menyebut faktor popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi wapresnya.

Saya rasa wajar kalau Beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ujar Dradjad dalam Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Istana Membantah

Belakangan, pihak Istana buka suara soal isu Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menyebutkan, pengangkatan menteri dalam kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden selanjutnya.

"Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang.

Perlu ditegaskan, bahwa pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," ujar Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (25/3/2023).

Menurut Ari, Jokowi saat ini fokus untuk menentukan agenda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.