Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser untuk Penanganan Kasus Stunting

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Menurut Kemenkes stunting sendiri mengalami perubahan. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Selanjutnya menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Pemerintah Kabupaten Paser dan berbagai daerah di Indonesia kini tengah gencar menangani kasus stunting di wilayah kerjanya.

Baca juga: Pemkab Paser Target 14 Desa Jadi Lokus Penanganan Stunting Tahun 2025

Ketepatan dan disiplin mengonsumsi obat harus dipastikan berjalan dengan baik, agar proses berjalan sesuai target.

Kepala Disdikbud Paser serta Dinkes Paser diharapkan untuk bekerja sama meningkatkan cakupan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri.

"Pastikan tabletnya telah benar-benar dikonsumsi, upaya yang nyata yaitu dengan mengonsumsi tablet tersebut secara serentak dan rutin seminggu sekali di kelas masing-masing."

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Paser, Romif Erwinadi mewakili Bupati Paser, Fahmi Fadli pada kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Paser tahun 2024 di Hotel Kyriad Sadurengas, Selasa (26/3/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menargetkan lokus penanganan stunting untuk tahun depan menyasar 14 desa.

Untuk tahun ini, Pemkab Paser tengah fokus menangani stunting di 47 desa sebagaimana target prevalensi stunting nasional tahun 2024 ini mencapai 14 persen.

Pemerintah daerah hingga pusat saat ini tengah gencar-gencarnya memberikan perhatian terhadap stunting.

"Kami targetkan tahun depan ada 14 desa yang menjadi lokus penanganan stunting untuk wilayah Kabupaten Paser," terang Romif.

Mengacu pada hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Paser mencapai 24,9 persen di tahun 2022.

Sementara di tahun 2023, pemerintah telah menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan baru mendapatkan data tingkat provinsi.

"Prevalensi stunting Provinsi Kaltim tahun 2023 angkanya 22,9 persen, sementara data per kabupaten belum rilis. Pemkab berharap, stunting di Paser dapat terus menurun dan tentu perlu upaya berjenjang agar semua bisa terwujud," sambungnya.

Stunting, kata Romif bukan semata persoalan tinggi badan namun lebih buruk ialah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis dan ketertinggalan dalam kecerdasan.