Pemkab Paser Target 14 Desa Jadi Lokus Penanganan Stunting Tahun 2025

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menargetkan lokus penanganan stunting untuk tahun depan menyasar 14 desa.

Untuk tahun ini, Pemkab Paser tengah fokus menangani stunting di 47 desa sebagaimana target prevalensi stunting nasional tahun 2024 ini mencapai 14 persen.

Hal tersebut diutarakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Paser, Romif Erwinadi mewakili Bupati Paser, Fahmi Fadli pada kegiatan Rembuk stunting Kabupaten Paser tahun 2024 di Hotel Kyriad Sadurengas, Selasa (26/3/2024).

Pemerintah daerah hingga pusat saat ini tengah gencar-gencarnya memberikan perhatian terhadap stunting.

"Kami targetkan tahun depan ada 14 desa yang menjadi lokus penanganan stunting untuk wilayah Kabupaten Paser," terang Romif.

Baca juga: Ikut Berkontribusi Turunkan Kasus Stunting, PT Berau Coal Terima Penghargaan dari BKKBN Kaltim

Baca juga: Evaluasi Program Penanganan Stunting di Kota Bontang Berjalan Alot

Mengacu pada hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI), stunting di Paser mencapai 24,9 persen di tahun 2022.

Sementara di tahun 2023, pemerintah telah menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan baru mendapatkan data tingkat provinsi.

"Prevalensi stunting Provinsi Kaltim tahun 2023 angkanya 22,9 persen, sementara data per kabupaten belum rilis. Pemkab berharap, stunting di Paser dapat terus menurun dan tentu perlu upaya berjenjang agar semua bisa terwujud," sambungnya.

Stunting, kata Romif bukan semata persoalan tinggi badan namun lebih buruk ialah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis dan ketertinggalan dalam kecerdasan.

Hal itu dinilai dapat mempengaruhi badan dan otak anak, sehingga diharapkan TP PKK Kabupaten Paser dapat menjadi garda terdepan terus mendukung gerakan Ayo ke Posyandu.

"Tentunya melalui inovasi-inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat datang ke posyandu, apa yang menjadi kendala dan permasalahan para orang tua yang tidak atau belum membawa anaknya ke Posyandu agar dapat ditindak lebih lanjut," urai Romif.

Selain itu, para camat harus memastikan keaktifan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta Bappedalitbang yang diharapkan menjadi motor penggerak penganggaran dalam hal ini khususnya penanganan stunting.

Bagi Kepala DPMD Paser diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas kader yang telah dibentuk, begitupun bagi Kepala Disdikbud Paser serta Dinkes Paser untuk saling bekerja sama meningkatkan cakupan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri.

"Pastikan tabletnya telah benar-benar dikonsumsi, upaya yang nyata yaitu dengan mengonsumsi tablet tersebut secara serentak dan rutin seminggu sekali di kelas masing-masing," sebutnya.

Baca juga: Penurunan Kasus Stunting di Bontang Dianggap Gagal

Sementara bagi Kepala DPPKBP3A diminta untuk meningkatkan layanan KB dan edukasi bagi keluarga berisiko stunting, serta mengupayakan audit stunting secara menyeluruh.

"Dengan melakukan hal itu, faktor determinan individu dapat diketahui, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat," imbuh Romif

Sementara bagi Kepala Dinas Ketahanan Panga, diminta untuk terus mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan pengarangan dan pola konsumsi. (*)