Beredar Isu Pejabat Kaltim Enggan Berikan Data Aset, Komisi II DPRD: Kita Harus Fair

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Beredar isu bahwa pejabat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) enggan memberikan data terkait aset.

Padahal, sejumlah aset ‘tidur’ milik Pemprov Kaltim mulai mendapatkan perhatian dari penjabat (pj) gubernur untuk kembali dimanfaatkan. 

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan, bangunan atau lahan yang menjadi aset Pemprov harus bisa dimanfaatkan agar berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Hal itu disampaikan Akmal Malik ketika menghadiri Silaturahmi Coffee Morning Pj Gubernur Kaltim bersama awak media di Pendopo Odah Etam, Jumat (17/11/2023) lalu.

Baca juga: Kaltim Berzakat 2024, Pj Gubernur Akmal Malik Ajak Pejabat dan Pegawai Tunaikan Kewajiban

Saat ini, di bawah komandonya, ia akan mencoba melakukan penataan ulang terkait dengan aset-aset milik Pemprov Kaltim.

"Aset itu tidak tidur, tapi yang tidur itu orangnya," kata Akmal Malik.

"Kuncinya memang adalah di aktor, dalam hal ini adalah pegawai ASN yang dituntut harus mampu menjalankan dengan sistem yang baik sehingga bermanfaat demi kepentingan masyarakat," sambungnya.

Dari informasi yang dihimpun TribunKaltim.co, ada informasi bahwa Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tidak mendapatkan data terkait aset mana saja yang dimungkinkan untuk pemanfaatan PAD.

Pada rotasi jabatan kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim kemarin juga berembus isu soal tak tanggap dalam tangani aset.

Tercatat ada 8 kepala OPD yang dirotasi, salah satunya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Akselerasi yang dimaksudkan Pj Gubernur Akmal Malik itu berkaitan dengan ketahanan pangan dan perlu dibarengi dengan penataan mana saja aset yang bisa dilakukan dalam percepatan pembangunan untuk dapat dimanfaatkan.

Baca juga: Honorer Pemprov Kaltim Dipastikan Terima THR, Pj Gubernur Akmal Malik: Sudah Saya Tandatangani

Pj Gubernur Diminta Beri Penjelasan

Dari kacamata akademisi, manuver yang dilakukan Akmal Malik dinilai sudah sesuai proporsional kerja dan tidak melanggar aturan.

“Kalau itu (rotasi) memang masih dalam konteks manajerial Pj (Akmal Malik),” ucap Akademisi Fakultas Hukum Unmul, Warkhatun Najidah.

Meski masih sesuai aturan, namun Najidah menekankan kalau manuver yang dilakukan Akmal Malik harus tepat sasaran. 

Dengan artian, Pj Gubernur memastikan seluruh rancangan kerja dan tujuan pembangunan utama yang hendak dilakukan Kaltim di masa mendatang.

“Jadi kebutuhan SDM Kaltim itu harus diukur dengan pembangunan yang akan dilakukan Kaltim. Misal kebutuhannya apa gitu? Berapa pejabat? Dan berapa stretching focuss? Seperti itu,” tambahnya.

Dengan rencana kerja, maka stigma rotasi yang dilakukan Akmal Malik hanya berdasarkan suka atau tidak suka (like and dislike) kepada para kadis akan terhapus dengan sendirinya.

“Jadi perencanaan sumber daya manusia, bukan permintaan dan lainnya. Dibuat dulu perencanaannya baru ASN-nya diputar dan berkutat di dalam situ. Kebijakan ASN bukan hanya berlomba mana yang the best, tapi ada need assessment,” tandasnya.

Baca juga: Kinerja Pj Gubernur Akmal Malik Dikritik, Sejumlah Ormas Adat di Kaltim Beri Tanggapan

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono berharap semua pihak mencari solusi terkait pembangunan di Kaltim, bukan hanya melihat sudut pandang ke belakang.

Banyak kritik soal program kerja yang akan dilakukan oleh Pj Gubernur Akmal Malik  dinilainya biasa, tetapi harus sesuai koridor.

Apalagi, isu-isu yang berembus memang sangat mendiskreditkan Pj Gubernur Akmal Malik, terlebih mendekati Pilkada 2024.

"Mohon maaf ini kan musim pilkada. Jangan digoreng-goreng., pilkada ya nanti secara sportif kan gitu. Kita sudah cukup ini, karena Kaltim miniatur bangsa Indonesia yang sudah kondusif, dan nyaman," ungkapnya.

Pj Gubernur Akmal Malik yang telah memberikan terobosan dan bertugas sesuai penugasan presiden melalui mendagri diapresiasi pihaknya.

Program yang telah ada, ditambahkan inovasi agar terus bisa memberikan dampak untuk pembangunan Kaltim.

Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan, aset, perpajakan, retribusi, perbankan, perusda, dunia usaha, investasi, termasuk didalamnya perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan dan logistik membuka lebar ruang diskusi.

"Kita harus fair, tidak boleh mendiskreditkan seseorang. Kita berdebat, tapi yang produktif. Kalau kepentingan membangun Kaltim, ya kita dukung. DPRD terbuka (untiuk berdiskusi), ajukan saja surat," tegas Sapto.

Sapto juga menilai perlu untuk dilakukannya pendataan sistem, jika memang perlu akselerasi dalam penataan aset pertanian.

"Termasuk pendataan soal pertanian, agar bisa dilakukan tanpa integrasi dulu ke kementerian. Jadi bener-bener dibuat data soal lahan pertanian, mana punya Kelompok Tani, mana milik Pemprov atau Pemkab/Pemkot, buat sistem sendiri, agar pendataannya klir," sambung pria yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim ini.

Baca juga: FSTMK Minta Presiden Jokowi Ganti Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik: Saya Dievaluasi Setiap 3 Bulan

Sebelumnya diberitakan, rotasi jabatan 8 kepala dinas di lingkup Pemprov Kaltim dipastikan untuk menunjang akselerasi pembangunan daerah. 

Rotasi pun dilakukan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berdasarkan surat putusan bernomor 800.1.3.3/7500/BKD/1I Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur.

Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan jika rotasi tersebut dilakukan semata untuk akselerasi pembangunan daerah yang lebih baik. 

Khususnya mengikuti gaya kepemimpinan Akmal yang sudah berpengalaman sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

"Rotasi itu biasa. Siapa pun memimpin butuh style-nya sendiri. Kebetulan saya ingin style-nya cepat. Yang penting saya tidak menonjobkan siapapun," tegas Akmal Malik saat dijumpai, Jumat (22/3/2024) pekan lalu.

Meski kebijakan Akmal melakukan rotasi mendapat tentangan, namun hal itu disebutnya merupakan hal lumrah.

Bahkan dinamika tersebut justru menjadi instrumen yang sangat baik bagi negara demokrasi.

"Ini malah sebuah demokrasi yang bagus bagi kita bersama. Ini (Rotasi) biasa saja, tidak ada yang luar biasa, kecuali saya korupsi. Saya ini Pj yang kedua ya, semua Pj melakukan hal sama karena ingin harmonisasi," tukasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya