PDIP Ungkit Kebohongan Gibran Sebelum Jadi Cawapres Prabowo, Anak Jokowi Beri Respons Singkat

TRIBUNKALTIM.CO - Calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, buka suara mengenai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Hasto mengaku khilaf telah mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo di Pilkada 2020 lalu.

Tidak hanya itu saja, Hasto juga membeber kebiasaan Gibran yang kerap melakukan kebohongan.

Pernyataan-pernyataan tersebut tak terlepas dari retaknya hubungan antara PDIP dengan keluarga Presiden Joko Widodo.

Baca juga: PDIP Khilaf Calonkan Gibran jadi Walikota Solo, Hasto Sebut Soal Utang dan Nepotisme Kerabat Jokowi

Baca juga: Bandingkan dengan Sopir yang Tabrakan di Halim, Hasto Ungkap Kekhawatirannya Bila Gibran jadi Wapres

Pilpres 2024 membuat keduanya berpisah, PDIP mengusung Ganjar-Mahfud, sedangkan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Gibran mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto.

“Ya, terima kasih, Pak Hasto. Mohon maaf, Pak Hasto,” ujar Gibran saat ditemui di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/3/2024) malam, dilansir TribunSolo.com.

Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Joko Widodo dan dirinya biasa berbohong.

Di mana Hasto mengungkit momen ketika Wali Kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar 19 Mei 2023 lalu.

Saat itu, Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan (Menhan).

Dan ketika diminta klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat pada keputusan partai.

Namun, pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca juga: Megawati Diminta Hadir di Sidang Sengketa Pilpres 2024 oleh Pihak Prabowo-Gibran, Ini Jawaban PDIP

Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf.

“Mohon maaf Pak Hasto. Terima kasih. Pak Hasto paling oke,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasto mengatakan saat itu PDIP mengusung Gibran karena melihat kepempimpinan Presiden Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.

"Ya, kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (30/3/2024).

Namun, pihaknya kemudian menyadari ternyata kemajuan itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar.

Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar USD.

"Ketika ini digabung maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," terangnya.

Selain itu, Hasto juga sempat mengkritik Jokowi karena dianggap sedang melakukan praktik nepotisme.

Baca juga: Ini Syarat yang Dibutuhkan Ganjar-Mahfud Agar MK Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

Selain Gibran yang dinyatakan memenangkan Pilpres 2024 bersama Prabowo, saat ini hampir seluruh keluarga atau orang dekat Jokowi digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

"Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," ucap Hasto.

Bahkan, ungkapnya, untuk menempati posisi jabatan strategis harus mengenal Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo.

"Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo. Ini kan anti-meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?" ujarnya.

Hasto mencontohkan hal ini dengan menyinggung kabar Marsdya Tonny Harjono akan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Ia menilai hal tersebut bernuansa nepotisme sebab istri Tonny merupakan saudara dari Iriana Joko Widodo.

"Sekarang yang menjadi KSAU itu juga menikah sama saudaranya Ibu Iriana, ya, Pak Tonny, Marsekal Tonny, itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya Ibu Iriana, dan kemudian jadi saudaranya," sambungnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menyebut, praktik yang terjadi di lingkaran keluarga Jokowi ini adalah bentuk anti-sistem meritokrasi.

Baca juga: Hadapi Gugatan Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Turunkan Pengacara Bau Kencur

"Sehingga ketika segala sesuatunya melihat Indonesia dalam perspektif pengalaman di Solo, maka ini anti terhadap meritokrasi tadi, diperburuk dengan anti terhadap hukum," bebernya.

Nepotisme Presiden Jokowi

PDIP menyentil Presiden Jokowi soal nepotisme dengan mencalonkan orang-orang terdekatnya pada jabatan publik.

Bahkan orang dekat Jokowi yang maju Pilkada juga dibahas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir kebiasaan Jokowi menunjuk orang-orang dekatnya ketika menjabat sebagai wali kota Solo untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Menurut Hasto, salah satu syarat mengisi jabatan strategis saat ini adalah harus mengenal Jokowi sejak ia menjadi wali kota Solo.

"Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3).

Untuk diketahui, ada cukup banyak pejabat di posisi strategis yang sudah dekat dengan Jokowi sejak sama-sama bertugas di Solo.

Baca juga: Hadapi Gugatan Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Turunkan Pengacara Bau Kencur

Bahkan mereka disebut sebagai ”Geng Solo”.

Beberapa di antaranya adalah Menko Polhukam dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo pada 2010-2011.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta.

Lalu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan Kapolres Kota Surakarta pada tahun 2011.

Hasto menuding telah Jokowi berkhianat pada nilai-nilai yang mengedepankan proses dan perjuangan, tetapi malah melakukan nepotisme.

"Muncullah hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata dia.

Hasto turut menyebut nama mantan asisten pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, yang kini digadang-gadang menjadi calon bupati Boyolali.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.

Baca juga: Anies dan Ganjar Berpeluang Menang di MK, Feri Amsari: Kubu Prabowo-Gibran ya Harus Bersiap

Ia mengatakan, sikap Jokowi tersebut merupakan tindakan yang anti terhadap meritokrasi dan hukum.

Dia menuturkan, Jokowi melakukan abuse of power di sisa masa jabatannya karena tahu kondisi kekuatan PDIP.

Apalagi hingga saat ini, Jokowi masih berstatus kader PDIP.

"Kenapa Pak Jokowi pada akhirnya memutuskan langkah untuk melakukan kecurangan masif melalui abuse of power dari presiden, dari hulu ke hilir, karena kita melihat beliau kan tahu persis kondisi PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Baliho bergambar wajah Devid Agus Yunanto, asisten pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjamur di wilayah Kabupaten Boyolali.

Tampak baliho terpasang di Bangak, Banyudono, jalan raya Solo-Semarang dan lainnya.

Baliho tersebut dilengkapi dengan tulisan 'Devid Calon Bupati Kota Susu', dan 'Wayahe Devid Tampil'.

Devid menjadi satu di antara yang meramaikan bursa Pilkada Boyolali 2024.

Ia digadang-gadang maju menjadi calon bupati Boyolali dan siap melawan PDIP. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Reaksi Gibran soal PDIP Khilaf Usung Dirinya sebagai Wali Kota Solo: Mohon Maaf Pak Hasto