Penampakan Desain Mabes Polri di IKN Nusantara yang Mirip Hotel, Ridwan Kamil: Terkeren di Dunia

TRIBUNKALTIM.CO - Markas Besar (Mabes) Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan didesain mewah dan asri, mirip hotel di Nusa Dua, Bali.

Hal ini diungkapkan Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil dalam Rakornas Otorita IKN (OIKN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

“Tidak kayak kantor polisi pak, kayak hotel di Nusa Dua tetapi isinya polisi," ujar 

Menurutnya, tidak akan ada kantor polisi di seluruh dunia yang memiliki tampilan sekeren Mabes Polri di IKN.

Baca juga: Dampak Nyata IKN Nusantara, Warga Punya KTP IKN Mudah Cari Kerja, Dapat Pelatihan dan Melek Digital

"Jadi suasananya menyenangkan, bikin apa, tetapi isinya polisi lagi bekerja melindungi kita. TNI juga sama, semua sama," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil juga menyebut bahwa apartemen yang ada di IKN harus didesain hijau dan tidak seperti yang ada di Kota Jakarta.

"Tadinya apartemennya kayak Jakarta pak, kaca-kaca gitu kan ya, kayak Sudirman-Thamrin. Saya bilang tidak boleh, lupakan pola pikir itu," tambahnya.

Bangunan-bangunan di IKN, kata Ridwan, harus memiliki warna kayu agar bisa menyamar menjadi hutan, sebagaimana mimpi pemerintah untuk menjadikan Nusantara hijau kembali.

"Kalau bangunan bisa hilang itu bagus, bukan bangunannya berteriak. Ini contoh yang terbaik untuk tipe apartemen yang sedang konstruksi," tandas kurator IKN tersebut.

Sebagai tambahan, Gedung Mabes Polri IKN rencananya akan menempati lahan seluas 3,8 hektar.

 Juni-Juli 2024, Dilakukan Uji Coba Infrastruktur IKN Nusantara

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan commissioning infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juni dan Juli 2024.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memastikan hal itu dalam perbincangan khusus bersama Kompas.com, Kamis (28/3/2024).

Commissioning merupakan serangkaian aktivitas dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa semua sistem, peralatan, dan komponen dalam pembangunan infrastruktur bisa beroperasi sesuai dengan spesifikasi, standar, dan persyaratan yang telah ditetapkan.

"Proyek infrastruktur Batch 1 dan sebagian Batch 2 akan masuk dalam proses commissioning untuk mendukung persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia," ungkap Danis.

Danis memerinci, infrastruktur yang masuk ke dalam Batch 1 yang mendukung persiapan pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus di kawasan IKN, adalah Kawasan Istana Presiden yang mencakup Gedung Kantor Presiden, Istana Negara, Lapangan Upacara, dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

Kemudian tiga ruas tol IKN yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer dengan progres 73 persen, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 kilometer dengan proges 76 persen, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 kilometer dengan progres 79 persen.

Saat ini, progres Batch 1 sudah mencapai 78,49 persen.

Sementara progres Batch 2 mencapai 26,34 persen. Infrastruktur Batch 2 yang sedang dikerjakan dan cukup strategis adalah pembangunan 47 tower hunian untuk ASN, TNI, dan Polri, serta Bandara VVIP atau Naratetama.

Baca juga: 6 Investor Swasta IKN Nusantara Komitmen Bangun Sarana Pendidikan dan Perumahan

"Khusus untuk persiapan Upacara 17 Agustus 2024, Insya Allah pada bulan Juli 2024 mendatang, 12 tower hunian selesai dan dilengkapi furnitur untuk langsung digunakan," cetus Danis.

Selain rusun ASN, Kementerian PUPR juga menggeber pembangunan Bandara VVIP atau Naratetama yang harus sudah bisa diuji-coba pada Juli 2024.

"Landasan pacu sepanjang 3.000 meter yang merupakan wewenang dan pekerjaan Kementerian PUPR saat ini sudah mencapai progres 14 persen," ucap Danis.

Strategi menjaga ritme pembangunan

Senyampang itu, guna memenuhi target penyelesaian konstruksi fisik dan ritme pembangunan tetap terjaga, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menerapkan dua strategi yang diimplementasikan selama Ramadhan hingga Lebaran 2024.

Pertama adalah pengaturan jadwal jam kerja dalam tiga shift kerja selama 24 jam sebelum musim mudik Lebaran.

Hal ini diterapkan karena pada saat mudik Lebaran nanti berlaku libur bersama selama 10 hari yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 236 Tahun 2024, Nomor: 1 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Berdasarkan SKB 3 menteri tersebut, libur Lebaran 2024 jatuh pada 10-11 April 2024 (libur nasional) dan 8, 9, 12, dan 15 April 2024 (cuti bersama).

Tanggal libur Lebaran tersebut diiringi libur akhir pekan.

Sehingga, total libur Lebaran 2024 mencapai 10 hari.

Danis mengatakan, para pekerja konstruksi akan mulai mudik pada akhir minggu depan mulai tanggal 6 dan 7 April 2024.

Kemudian diharapkan kembali ke IKN pada tanggal 15 April 2024.

Menurut Danis, tidak semua dari total 15.000 pekerja konstruksi IKN melakukan perjalanan mudik Lebaran.

"Ada juga pekerja yang berasal dari Kalimantan, terutama Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan sekitarnya tetap tinggal, dan melakukan pekerjaan seperti biasa," tutur Danis.

Sementara para pekerja yang mengambil libur Lebaran sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dengan tujuan Semarang, Surabaya, Tegal, Brebes, dan sekitarnya.

Strategi pemberian bonus dan THR juga diberlakukan agar tidak terjadi deviasi dalam proses pembangunan infrastruktur IKN.

Strategi pemberian bonus dan THR ini merupakan domain para pelaksana konstruksi (kontraktor) masing-masing paket pekerjaan.

Baca juga: Siap Tinggal di IKN Nusantara? Inilah Formasi CPNS 2024 Prioritas yang Peluang Lulusnya Besar

Danis mengharapkan dengan strategi ini, tidak ada deviasi pekerjaan dan seluruh pembangunan infrastruktur IKN dapat tuntas tepat waktu sesuai target yang ditetapkan seraya menjaga Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE).

"Tepat mutu, tepat biaya, tepat guna, dan tepat waktu," tuntasnya.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com, Kompas.com