PKB Kaltim Siap Koalisi dan Sodor Kadernya Jadi Calon Wakil Gubernur Kaltim di Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Timur menyatakan kesiapan menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024) mendatang.

Isu beredar PKB telah bertemu beberapa ketua umum partai politik (parpol) untuk diajak berkoalisi dan menyodorkan nama kadernya untuk duduk di KT 2 dijawab jajaran pengurus.

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin yang karib disapa Udin menegaskan memang ada pembicaraan tetapi bersifat informal. Untuk bertemu secara langsung, Udin menegaskan bahwa PKB belum ada bertemu parpol manapun

Baca juga: Bangun Ulang SMPN 5, Pemkot Samarinda Bakal Usung Konsep Sekolah Model

"Sejauh ini, belum ada bertemu siapa pun, tetapi kalau pembicaraan informal ada, kami prinsipnya pertemanan dengan ketua-ketua partai di Kaltim ini. Sebatas komunikasi informal, antar teman, belum mengerucut pembicaraan terkait figur," jawab Udin, Senin (1/4).

Namun demikian, dia menjawab terkait peluang PKB untuk memajukan kadernya di Pilkada 2024, meski tidak duduk menjadi KT 1, tetapi menyodorkan untuk menjadi KT 2.

Udin juga akan mempertimbangkan siapa parpol yang mengajak PKB berkoalisi bersama untuk berbarengan mengusung di Pilgub Kaltim mendatang. "Kita lihat juga siapa yang mengajak kan, yang pasti kita pertimbangakan. Siapa pun yang akan berkoalisi dengan PKB kita siap," tegasnya.

Bahkan Udin menegaskan, banyak kader mumpuni di tubuh PKB yang bisa didorong menjadi Bakal Calon Wakil Gubernur Kaltim di Pilkada 2024.

"Stok kadernya kami sudah siap, ada saya, Sutomo Jabir, Fahmi Fadli (Bupati Paser), Basri Rase (Wali Kota Bontang) dan Selamat Ari Wibowo, prinsipnya kami siap kalau itu memang ketemu titiknya, ketemu kesamaan perjuangannya, dan kesepakatannya kan gitu," pungkasnya.

Sementara itu, DPRD Kaltim mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ikut-ikutan berpolitik menjelang Pilkada serentak 2024. Apalagi berpartisipasi dalam berkampanye dan mendukung salah satu calon tertentu.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengingatkan ASN tidak berpihak dan tetap netral. "ASN dilarang keras untuk ikut berkecimpung di kegiatan politik. Jika kedapatan melakukan, maka sanksi menunggu karena harus netral.

Kalau ASN berpihak pada salah satu calon siapa yang diharap memberikan contoh kepada masyarakat," ujar Jahidin, Senin (1/4).

Ia juga mengimbau ASN untuk bersikap netral, baik itu pemilihan legislatif, Presiden maupun pemilihan kepala daerah yang sudah di depan mata. Menurutnya, ASN yang memiliki jabatan tertentu, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

ASN dituntut untuk lebih netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok partai politik, termasuk keluarganya.

"Jadi harus netral, kecuali purna tugas karena sudah tidak mengikat dengan ASN. Kalau pensiunan bisa saja mengikuti keluarganya atau kelompoknya. Seperti saya, bebas berpihak pada politik," pesan politisi PKB tersebut.

Aturan hukum juga sangat jelas bahwa ASN tidak boleh ikut politik dan berpihak pada salah satu parpol. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.