4 Menteri Buka Suara soal Panggilan Bersaksi di Sidang MK Sengketa Pilpres 2024 soal Bansos

"Pertama kami tunggu dulu panggilan MK-nya. Baru kami respons. Tapi bagi pemerintah kan semuanya sudah jelas. Apakah itu APBN apakah itu bansos atau pun yang lain," imbuhnya.

Baca juga: Mengapa MK Larang Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Bertanya ke 4 Menteri? Ini Penjelasannya

2. Menko PMK Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy mengatakan belum mempertimbangkan akan hadir atau mangkir dalam sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2024 di MK.

Ia menyebut akan mempertimbangkan akan hadir atau tidak setelah surat pemanggilan secara resmi ia terima.

"Saya akan putuskan (hadir atau tidak) setelah ada undangan," kata Muhadjir saat ditemui di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Muhadjir mengatakan hingga hari ini belum ada surat pemanggilan untuk memberikan keterangan di sidang sengketa pilpres.

"Enggak ada undangan kok," tuturnya.

Dia juga mengaku masih menjalankan aktivitasnya secara normal karena belum ada surat pemanggilan resmi dari MK.

"Wong belum ada undangan kok siap-siap," tandasnya.

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati bilang akan memenuhi panggilan MK jika ada undangan resmi.

"Kalau diundang ya kita datang. Kalau ada undangan resmi," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung AA Maramis, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Bendahara negara pun enggan membeberkan respons lain.

4. Menteri Sosial Tri Rismaharini

Menteri Sosial Tri Rismaharini juga buka suara soal rencana bersaksi pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).