Hasto Ungkap Upaya Jokowi Singkirkan Megawati dari Kursi Ketua Umum PDIP, Utus Menteri Power Full

TRIBUNKALTIM.CO - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ungkap upaya Presiden Jokowi ambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri, utus menteri power full.

Hasto Kristiyanto makin berani dan blak-blakan mengungkap hal-hal yang selama ini tak diketahui umum.

Belakangan Hasto juga makin sering mengkritik kinerja Presiden Jokowi.

Terbaru, Hasto mengungkapkan Presiden Joko Widodo sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Hasto PDIP Makin Berani Sentil Presiden, Sebut untuk Jadi Pejabat harus Kenal Jokowi sejak di Solo

Baca juga: Resmi PDIP Gugat KPU ke PTUN, Isi 4 Petitum: Minta Cabut SK tentang Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres

Baca juga: PDIP Khilaf Calonkan Gibran jadi Walikota Solo, Hasto Sebut Soal Utang dan Nepotisme Kerabat Jokowi

Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDI-P.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkas Hasto.

Baca juga: Peluang Kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 Dianulir, MK Panggil 4 Menteri Jokowi soal Bansos

Ada Kemiripan Jokowi dengan Soeharto