Ditanya Hakim MK Kenapa Jarang Ikut Bagi Bansos, Mensos Risma: Kalau Ada Perselisihan Baru Turun

Kenaikan juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara di tahun 2023, yakni India, Bangladesh, Rusia, Uni Emirat Arab, Myanmar, dan Uganda.

Jika menilik data, Inflasi Komponen Bergejolak atau volatile food terus meningkat di bulan Juli Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen.

"Beras mengkontribusi pada infalasi di bulan Maret saja 0,74 persen jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat."

"Itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan," ujar Airlangga.

Sri Mulyani

Sementara itu, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.

"Pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan realisasi anggaran bantuan bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir kecuali pada 2023.

Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.

Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Tri Rismaharini

Risma, demikian dia disapa, mendapatkan kesempatan terkahir dalam memberikan penjelasan soal bansos di MK.

Kehadirannya tak juga membahas sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial.

Terutama soal anggaran terkait bansos.