Pilpres 2024

Ditanya Hakim MK Kenapa Jarang Ikut Bagi Bansos, Mensos Risma: Kalau Ada Perselisihan Baru Turun

Begini jawaban mensos Tri Rismaharini saat ditanya oleh hakim MK soal kenapa dirinya jarang ikut bagi-bagi bansos.

Editor: Heriani AM
Foto: Tangkapan Layar Youtube MK
SIDANG SENGKETA PILPRES - Mensos Tri Rismaharini hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Begini jawaban mensos Tri Rismaharini saat ditanya oleh hakim MK soal kenapa dirinya jarang ikut bagi-bagi bansos. 

Pasalnya penyaluran bansos sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem. 

"Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022, bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, bantuan beras CBP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program  yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu, dan memerlukan koordinasi lintas sektoral," kata Muhadjir yang mendapatkan kesempatan pertama dalam memberikan ketarangan.

Kementerian PMK, kata Muhadjir, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

20240405_4 menteri
SIDANG SENGKETA PILPRES - (Kiri ke kanan) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko bidang perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Rismaharini hadir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, J(5//4/2024).

Tentunya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

"Di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," ujar Muhadjir.

Dijelaskan Muhadjir, penyaluran bansos juga tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

"Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu."

"Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem," ungkap Muhadjir.

Baca juga: Bukan Protes, Gerindra Justru Senang MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Pilpres Bahas Soal Bansos

Airlangga Hartarto

Selanjutnya, giliran Airlangga menjelaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Melihat fenomena cuaca yang terjadi akibat kenaikan suhu permukaan air ini dikhawatirkan dapat mengganggu produksi beras serta daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah bergegas menyalurkan BLT El Nino ini.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari, Februari 2024."

"Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras, seperti kita ketahui produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli sampai Februari, menurun sebesar 5,88 juta ton," ujar Airlangga.

Padahal jika berkaca pada Negara Thailand, saat ini justru terjadi kenaikan harga beras.

Harga beras di Thailand mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen, sedangkan di Vietnam mencapai 614 dolar per ton atau naiknya 41,95 persen.

Baca juga: Pesan Bijak Puan Maharani di Tengah Panasnya Sidang Sengketa Gugatan Pilpres 2024 di MK

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved