Ekonom Senior Sebut Makan Siang Gratis Lebih Penting Ketimbang IKN Nusantara, Bukan Tanpa Alasan

Sebab, ambisi Jokowi itu akan dihalangi APBN sebagai sumber pembiayaan untuk segala program yang dijalankan.

Kebutuhan untuk melanjutkan IKN, makan siang gratis hingga membayar utang negara akan terlihat. 

Secara makro ekonomi, akan sangat tidak mungkin.

Prabowo Subianto, pasti tidak melanjutkan IKN bersamaan dengan program makan siang gratis.

Hal itu akan sangat tidak logis.

Berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini, baginya merupakan ambisi Jokowi.

Sisi lain, ujar dia, Prabowo menyimpan amarah untuk melawan. 

Pada permenungan hari-hari ini, ia menyebut, oposisi sebagai bagian dari perwujudan perubahan.

Dalam kerangka ini memerlukan batin yang lebih kuat menjadi oposisi.

"Kalau APBN hancur, bangsa ini akan tercerai-berai.

Karena berebut makan siang gratis, BLT dan segala macam," sebut Rocky Gerung. 

Baca juga: Bukan di Jakarta, Presiden dan Wapres Terpilih akan Dilantik di IKN Nusantara, Begini Reaksi Gibran

Nyaris setara bangun IKN

Anggaran makan siang gratis Rp 450 triliun dalam setahun tentunya merupakan biaya yang sangat besar.

Bahkan nilainya nyaris setara dengan total investasi untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo pernah menyebut, pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan, pembangunan IKN Nusantara adalah sebuah pekerjaan yang besar dan rumit.

Selain butuh dana yang banyak, diperlukan pula waktu yang tidak sebentar.

Menurut dia, butuh waktu 15-20 tahun untuk dapat menyelesaikan megaproyek ini. Oleh karenanya, infrastruktur harus segera dibangun.

Presiden pun berharap pembangunan IKN Nusantara ke depan berjalan dengan baik.

Baca juga: Keuntungan Bagi IKN Nusantara jika Ada Kereta Cepat, Hubungkan 3 Negara Asia Tenggara

Hitungan TKN

Sebelumnya, Tim pemenangan sekaligus Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Panji Irawan mengatakan, biaya untuk program tersebut dapat mencapai ratusan triliun.

"Tentu saja itu perlu biaya, kami sudah menghitung jadi memang angkanya bisa mencapai ratusan triliun, tetapi kami juga sudah menghitung bahwasanya di dalam kami punya koleksi dari tax masih banyak kebocoran," kata dia beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Prabowo-Gibran juga akan memiliki program prioritas untuk membentuk badan penerimaan negara.

Harapannya, lembaga tesebut dapat menghimpun sumber-sumber pajak baru.

"Ini masih banyak yang bisa diotak-atik dari sisi revenue, tidak hanya tax, tetapi juga penerimaan nonpajak jadi kami akan otak-atik di situ," imbuh dia.

Untuk itu, pihaknya akan membangun badan penerimaan negara untuk mendapatkan pajak yang belum optimal masuk ke negara.

"Di lain sisi tentu saja perlu intensifikasi dan tentu saja kami perlu menaikkan tax ratio," timpal dia.

Lebih lanjut, Panji menilai banyak pelaku ekonomi sektor informal yang perlu dukungan untuk dapat menjadi sektor formal.

Dengan begitu, pelaku ekonomi tersebut dapat menjadi obyek pajak.

"Jadi yang tadinya sektor informal bisa digeser ke sektor formal, ini potensi buat pajak syaratnya mereka bisa dapat untung," tandas dia. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di kompas.com,  KompasTV dan Tribunflores.com dengan judul Rocky Gerung, Perkelahian Jokowi dan Prabowo, Prioritas Makan Siang Gratis dan IKN.