Terjawab Sudah Kenapa Jokowi Sering ke Jateng Jelang Pilpres 2024? Ini Jawaban Muhadjir di Sidang MK

TRIBUNKALTIM.CO - Kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi sambil bagi-bagi bantuan sosial di Jawa Tengah (Jateng) menjadi sorotan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (5/4/2024).

Di Sidang MK itu, Hakim Konstitusi, Saldi Isra, yang bertanya apa pertimbangan Presiden Jokowi lebih sering mengunjungi Jawa Tengah (Jateng).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah tertentu untuk mendistribukan bantuan sosial (bansos).

Ia berpendapat, jika sebuah daerah sering dikunjungi oleh Presiden Jokowi, kemungkinan wilayah tersebut memiliki banyak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca juga: Bukan Protes, Gerindra Justru Senang MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Pilpres Bahas Soal Bansos

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu," terang Muhadjir, Jumat, dilansir YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Ia menilai, terlalu muskil kalau kunjungan Jokowi sambil membagikan bansos yang sifatnya simbolis itu kemudian memengaruhi suara pasangan calon (paslon) tertentu secara nasional dalam Pilpres 2024.

"Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil, kalau hanya seratus kunjungan secara simbolik membagi bansos kemudian berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense (tidak masuk akal)," terangnya.

Meski belum memiliki angka pasti soal jumlah titik yang dikunjungi Jokowi, tetapi Muhadjir meyakini bahwa ketika berkunjung, presiden tak hanya ke satu tempat.

Apalagi, ini adalah tahun terakhir eks Wali Kota Solo itu menjabat sebagai Presiden RI.

Oleh sebab itu, ia banyak melakukan kunjungan untuk memastikan proyek-proyek strategisnya tuntas.

"Saya belum memiliki angka-angka yang jelas, tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya ke satu titik, bisa sampai lima titik."

"Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak."

"Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari lima titik," tuturnya.

Sebelumnya, Saldi Isra bertanya terkait pertimbangan apa yang dipakai dalam menentukan wilayah kunjungan kerja Presiden Jokowi.

Secara khusus, ia menyoroti seringnya eks Gubernur Jakarta itu mengunjungi Jawa Tengah.

"Kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih, misalnya, ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain?"

"Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansos-nya," tanyanya.

Saldi menuturkan, pertanyaan ini penting karena permohonan yang diterima MK sama-sama mempersoalkan kunjungan kerja Jokowi ke berbagai daerah untuk membagi-bagikan bansos.

"Kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak," ungkapnya.

Dalam permohonannya, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sama-sama mendalilkan bahwa kunjungan kerja Jokowi berpengaruh terhadap kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Hakim MK Cecar Airlangga soal Lonjakan Harga Beras akibat Bagi-bagi Bansos

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menanyakan isu kenaikan harga beras yang disebabkan oleh pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Enny melontarkan pertanyaan itu kepada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, kalau dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Febrauri 2024," kata Enny dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Resmi! Terjawab Sudah Kapan Putusan SIdang MK, Simak Jadwal Lengkap/Sidang MK Sampai Kapan

Enny mengatakan, dalil dari para pemohon mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan cadangan beras pemerintah (CPB) yang seharusnya untuk menstabilkan pasokan pangan, dikeluarkan untuk bansos.

"Sehingga ada yang menyampaikan benar atau tidaknya diklarifikasi, karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bansos, sehingga menyebabkan stok beras nasional jadi berkurang," tutur Enny.

"Apakah memang ada isu seperti itu? Nanti mohon diberikan penjelasan," ucap Enny.

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dalil pemohon 1, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kubu Anies-Muhaimin menilai, bansos memberikan dampak besar terhadap preferensi pemilih yang menyebabkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pilpres.

Tudingan kenaikan harga beras disebabkan oleh pembagian bansos juga pernah dilontarkan oleh Wakil Kapten Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Ia mengkritik pemerintah karena harga beras naik yang disebabkan oleh pembagian bansos.

“Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi,” ujar Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

Alasannya Ia menuding, harga beras naik karena pemerintahan Jokowi banyak menggunakan stok beras milik Bulog menjelang Pemilu 2024 untuk kepentingan politik salah satu kandidat.

“Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat, di bulan-bulan pemilu terkait bansos. Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” papar dia.

Menurut dia, situasi ini menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah mengorbankan kebutuhan pokok warga.

“Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya, yang diurus oleh kementerian-kementerian lain,” imbuh dia. 

Berikut keterangan empat menteri terkait kucuran bansos menjelang Pilpres 2024.

Muhadjir Effendy

Menko PMK, menegaskan tidak semua bantuan sosial atau bansos dikelola Kementerian Sosial (Kemensos).

Pasalnya penyaluran bansos sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem. 

"Sesuai Inpres nomor 4 tahun 2022, bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, bantuan beras CBP, bantuan pangan stunting adalah merupakan program  yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu, dan memerlukan koordinasi lintas sektoral," kata Muhadjir yang mendapatkan kesempatan pertama dalam memberikan ketarangan.

Kementerian PMK, kata Muhadjir, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan.

Tentunya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Baca juga: Pesan Bijak Puan Maharani di Tengah Panasnya Sidang Sengketa Gugatan Pilpres 2024 di MK

"Di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi PMK sesuai dengan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020, tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK," ujar Muhadjir.

Dijelaskan Muhadjir, penyaluran bansos juga tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

"Kami memahami, apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu lalu."

"Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah angka kenaikan kemiskinan sekaligus menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem," ungkap Muhadjir.

Baca juga: Bukan Protes, Gerindra Justru Senang MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Pilpres Bahas Soal Bansos

Airlangga Hartarto

Selanjutnya, giliran Airlangga menjelaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.

Melihat fenomena cuaca yang terjadi akibat kenaikan suhu permukaan air ini dikhawatirkan dapat mengganggu produksi beras serta daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah bergegas menyalurkan BLT El Nino ini.

"BMKG dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023 bahkan Januari, Februari 2024."

"Nah, ini berdampak kepada penurunan produksi beras, seperti kita ketahui produksi beras sampai dengan mulai bulan Juli sampai Februari, menurun sebesar 5,88 juta ton," ujar Airlangga.

Padahal jika berkaca pada Negara Thailand, saat ini justru terjadi kenaikan harga beras.

Harga beras di Thailand mencapai 624 dolar per ton atau naik 28 persen, sedangkan di Vietnam mencapai 614 dolar per ton atau naiknya 41,95 persen.

Kenaikan juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara di tahun 2023, yakni India, Bangladesh, Rusia, Uni Emirat Arab, Myanmar, dan Uganda.

Jika menilik data, Inflasi Komponen Bergejolak atau volatile food terus meningkat di bulan Juli Maret yang tercatat sebesar 10,33 persen.

"Beras mengkontribusi pada infalasi di bulan Maret saja 0,74 persen jadi pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat."

"Itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan," ujar Airlangga.

Sri Mulyani

Sementara itu, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan tidak ada perubahan signifikan dalam anggaran dana perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) dari tahun sebelum memasuki masa Pemilu 2024.

"Pola pembayaran perlinsos dan bansos tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan realisasi anggaran bantuan bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam kurun waktu tahun terakhir kecuali pada 2023.

Pagu anggaran bansos pada 2024 tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.

Total anggaran itu naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Tri Rismaharini

Risma, demikian dia disapa, mendapatkan kesempatan terkahir dalam memberikan penjelasan soal bansos di MK.

Kehadirannya tak juga membahas sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

Risma memulai penjelasannya soal program yang dijalankan di Kementerian Sosial.

Terutama soal anggaran terkait bansos.

Risma mengatakan Tahun Anggaran (TA) 2023 anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 87,275 triliun.

Dimana Rp 83,316 triliun (95,46 persen) diantaranya untuk belanja bansos.

Ini berbeda dengan anggaran untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mencapai 86 triliun.

Anggaran tersebut, kata Risma, direalisasikan untuk PKH, bantuan pangan, non tunai dan bantuan El Nino 2023.

"Untuk sisanya Perlinsos ada bantuan atensi, permakanan untuk lansia, disabilitas dan anak yatim," ujar Risma.

Sementara untuk TA 2024, Risma mengatakan total anggaran Kementerian Sosial mencapai Rp 79,214 triliun.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul LENGKAP, Ini Keterangan 4 Menteri saat Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024.