Bukan Protes, Gerindra Justru Senang MK Panggil 4 Menteri Jokowi ke Sidang Pilpres Bahas Soal Bansos

TRIBUNKALTIM.CO - 4 Menteri di Pemerintaha Presiden Jokowi akan hadir di Mahkamah Konstitusi.

4 Menteri tersebut adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Diketahui, saat ini Mahkamah Konstitusi menyindangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

Dalam sidang tersebut, aksi Presiden Jokowi bagi-bagi bansos di masa kampanye disoal kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Tak Terima Aksi Walk Out BW, Yusril Bongkar Bambang Widjojanto Sandang Status Tersangka Seumur Hidup

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyambut baik dipanggilnya empat menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menilai, kehadiran empat menteri itu bakal menepis tuduhan-tuduhan yang selama ini disangkakan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi dengan hadirnya empat menteri itu, semua fitnah, semua hoaks, semua dusta, pasti akan terklarifikasi.

Akan terbantahkan dengan kehadiran empat menteri," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Ia menganggap, empat menteri kabinet Jokowi memang penting untuk dihadirkan dalam persidangan.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini meyakini, keterangan yang diberikan empat menteri itu juga bakal menjawab satu per satu tuduhan pihak lawan dalam Pilpres 2024.

"Tentu kan kita penting menteri-menteri ini menghadirkan, memberikan keterangan supaya terbongkar semua itu fitnah-fitnah keji terhadap paslon 2.

Enggak ada kami memanfaatkan kementerian, memanfaatkan bansos, apa lagi?

Tidak ada juga persoalan ketidakabsahan cawapres," tutur Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini.

Sebelumnya diberitakan, MK akhirnya memutuskan memanggil empat orang menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat Yang Mulia Para Hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang, Senin (1/4/2024).