Pilpres 2024

Bantah Pernyataan Yusril, Refly Harun sebut Risma Bukan Inisiator Kenaikan Anggaran Bansos El Nino

Refly Harun bantah pernyataan Yusril Ihza Mahendra. Kuasa hukum Anies-Muhaimin sebut Risma bukan inisiator kenaikan anggaran bansos El Nino.

Editor: Amalia Husnul A
Tangkap layar YouTube Kompas.com
INISIATOR BANSOS -Anggota Tim Hukum Anies-Muhaimin, Refly Harun. Tim Hukum pasangan Anies-Muhaimin, Refly Harun membantah pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan anggaran bansos El Nino, November 2023 lalu.  

"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun.

Jadi kalau saya turun, itu memang orangnya harus saya tolong," ujar Risma.

Dalam sidang, hakim konstitusi Daniel Foekh mempertanyakan peran Risma yang menurutnya minim dalam proses pembagian bansos oleh pemerintah.

"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK, ikut membagi-bagi perlinsos (perlindungan sosial), yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali," ujarnya Daniel.

"Nah, Kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih, ada apa nih bu Mensos?" sambungnya.

Kemensos tak Lagi Bagi-bagi Bansos Beras

Selain itu, Tri Rismaharini membenarkan soal Kemensos tak lagi membagikan bantuan sosial atau bansos berupa beras.

Baca juga: 4 Menteri Buka Suara soal Panggilan Bersaksi di Sidang MK Sengketa Pilpres 2024 soal Bansos

Hal ini disampaikan Risma dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.

Risma hadir untuk memberikan keterangan mengenai dugaan bansos digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat bertanya kepada Risma mengenai bansos beras.

"Sebelum ibu jadi Mensos, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?" tanya Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Risma pun mengamini bahwa bansos beras sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Mensos.

Dia menjelaskan, mulanya bansos beras ditugaskan ke Kemensos untuk membagikannya.

Namun, pada 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya perselisihan harga karena menggunakan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Kemensos menggunakan harga CBP. Tetapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Tetapi saya terima temuan.

Akhirnya saya sampaikan kenapa BPK nanyakan. Kenapa pilih harga CBP kenapa bukan HET (harga eceran tertinggi)?" kata Risma.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved