Bantah Pernyataan Yusril, Refly Harun sebut Risma Bukan Inisiator Kenaikan Anggaran Bansos El Nino

TRIBUNKALTIM.CO - Tim Hukum pasangan Anies-Muhaimin, Refly Harun membantah pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan anggaran bansos El Nino, November 2023 lalu. 

Menurut Refly Harun, ada yang perlu dikoreksi dari pernyataan Yusril, Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran terkait dengan kenaikan anggaran bansos El Nino.

Dalam pernyataannya, Refly Harun mengatakan kenaikan anggaran bansos tersebut bukan diinisiasi Menteri Sosial Tri Rismaharini, melainkan hasil sidang kabinet terbatas.

"Saya ingin mengoreksi Yusril Ihza Mahendra yang sengaja mislead, seolah-olah automatic adjustment inisiatif Risma, no.

Baca juga: Terungkap di Sidang MK, Risma Takut Usulkan Bansos El Nino ke Jokowi Pakai Anggaran Kemensos

Baca juga: Hakim MK Tanya Kenapa Jokowi Lebih Sering ke Jateng Bagikan Bansos, Menko PMK: di Situ Banyak Proyek

Baca juga: Hadirin Tertawa, Suasana Sidang MK jadi Riuh Gara-gara Hakim Ledek Airlangga soal Warna-warna Bansos

Itu hasil sidang kabinet terbatas.

Mana ada kewenangan Risma melakukan automatic adjustment," kata Refly usai sidang di Gedung MK, Kamis (4/4/2024) malam.

Sebelumnya, Yusril mengakui adanya peningkatan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk El Nino pada November 2023.

Namun, dia membantah tambahan anggaran bansos tersebut untuk meningkatkan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Yusril justru menyebut kenaikan anggaran itu diminta oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, kader PDIP, salah satu parpol pengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Risma Ungkap Kapan Ia Harus Turun Bagi Bansos

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, menjadi salah satu sorotan dari kehadiran empat menteri Joko Widodo (Jokowi) di sidang sengketa gugatan Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi (MK).

Tri Rismaharini merupakan satu dari empat menteri yang hadir pada sidang tersebut, Jumat (5/4/2024).

Sebagai Mensos, Tri Rismaharini blak-blakkan mengenai penyebab Ia jarang ikut Presiden Jokowi membagikan bansos ke masyarakat.

Hal itu diungkapkan Tri Rismaharini, menjawab pertanyaan salah satu majelis hakim MK.

Tri Rismaharini menjelaskan, Ia baru akan turun ke lapangan untuk membagikan bansos untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, atau untuk benar-benar harus Ia tolong.

Baca juga: Terkuak! Mensos Risma tak Berani Usulkan Bansos El Nino ke Jokowi, Bukan Tanpa Alasan Kuat

Risma kembali menegaskan, ia bakal turut turun ke lapangan jika tengah terjadi sengketa perselisihan di mana memang ada pihak yang perlu ditolong.

"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun.

Jadi kalau saya turun, itu memang orangnya harus saya tolong," ujar Risma.

Dalam sidang, hakim konstitusi Daniel Foekh mempertanyakan peran Risma yang menurutnya minim dalam proses pembagian bansos oleh pemerintah.

"Tadi kalau keterangan Pak Menko PMK, ikut membagi-bagi perlinsos (perlindungan sosial), yang kedua Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali," ujarnya Daniel.

"Nah, Kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih, ada apa nih bu Mensos?" sambungnya.

Kemensos tak Lagi Bagi-bagi Bansos Beras

Selain itu, Tri Rismaharini membenarkan soal Kemensos tak lagi membagikan bantuan sosial atau bansos berupa beras.

Baca juga: 4 Menteri Buka Suara soal Panggilan Bersaksi di Sidang MK Sengketa Pilpres 2024 soal Bansos

Hal ini disampaikan Risma dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.

Risma hadir untuk memberikan keterangan mengenai dugaan bansos digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat bertanya kepada Risma mengenai bansos beras.

"Sebelum ibu jadi Mensos, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?" tanya Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Risma pun mengamini bahwa bansos beras sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Mensos.

Dia menjelaskan, mulanya bansos beras ditugaskan ke Kemensos untuk membagikannya.

Namun, pada 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya perselisihan harga karena menggunakan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Kemensos menggunakan harga CBP. Tetapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Tetapi saya terima temuan.

Akhirnya saya sampaikan kenapa BPK nanyakan. Kenapa pilih harga CBP kenapa bukan HET (harga eceran tertinggi)?" kata Risma.

Risma mengaku ketika itu dirinya meminta agar menggunakan HET atau harga pasar, namun tidak bisa.

Baca juga: Detik-detik Jelang Putusan MK, KPU Sebut Dalil Gugatan Hanya Bunyi-bunyi, 03 Harap Tak Ada Tekanan

"Akhirnya kami pun tidak mau karena saya khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CBP," ungkapnya.

Pencairan Bansos di Tahun Politik

Tri Rismaharini menjawab pertanyaan soal apakah bansos dilakukan pencairannya pada momen atau tahun politik.

Pertanyaan itu diajukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih.

"Apakah memang di awal-awal tahun, itu mulai Januari, Februari, di mana saat-saat politik seperti itu, anggaran itu bisa dicairkan?" kata Enny dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Risma mengebut bahwa pencairan bansos pada awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Menteri Sosial.

"Itu pencairannya sudah bulan Januari karena memang tadi saya jelaskan teorinya kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup itu mereka enggak bisa.

Jadi makanya kita sangat harus disiplin untuk membantu mereka," sambungnya.

Selain soal momen pencairan bansos, Risma juga ditanya oleh Hakim MK Arief Hidayat soal bentuk bansos bukan berbentuk barang.

Risma mengatakan bansos dari Kemensos bentuknya selalu transfer uang ke penerima.

"Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100 persen," kata dia.

"Kecuali respons kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali," tandas Risma.

Baca juga: Terjawab Alasan Refly Harun Yakin Timnas AMIN akan Menang di MK Usai Kesaksian 4 Menteri Jokowi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan Tribunnews.com dengan judul Jawaban Risma Soal Pertanyaan Hakim MK Kenapa Jarang Ikut Bagi Bansos Seperti Muhadjir dan Airlangga