'Ini Bukan Kiamat', MK Segera Putuskan Hasil Sengketa Pilpres 2024, Semua Diminta Berlapang Dada

Adanya bantuan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.

Ia juga menegaskan program perlindungan sosial (Perlinsos) seperti bansos dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

"Bahwa penetapan pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilaksanakan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya," ujarnya.

Sementara, Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp 12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program
Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp 15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp 9,8 triliun.

Sri Mulyani mengklaim tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.

Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.

Baca juga: Terjawab Sudah Kenapa Jokowi Sering ke Jateng Jelang Pilpres 2024? Ini Jawaban Muhadjir di Sidang MK

Di sisi lain, dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.

APBN telah disusun sejak awal 2023. Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp 152,30 triliun.

Naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.

Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun.

Naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.

“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.

Sementara, Tri Rismaharini atau Risma menjelaskan bahwa Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp 87,2 triliun pada tahun anggaran 2023.

Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.