Gerindra Yakin Bakal Ada Rekonsiliasi Jokowi dan PDIP, Singgung Sejarah Hubungan Prabowo dan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Hubungan PDIP dan Jokowi yang retak di Pemilu 2024 setelah anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo diyakini bakal bisa membaik.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yakin hubungan PDIP dengan Jokowi bisa membaik.

Petinggi Gerindra ini pun menyinggung sejarah hubungan Prabowo dengan Jokowi yang sebelumnya sempat berseberangan namun kini menjadi satu kubu. 

Keyakinan Gerindra akan membaiknya hubungan PDIP dengan Jokowi lantaran menurut Habiburokhman kedua pihak punya sejarah hubungan yang panjang.

Baca juga: Mahfud Ungkap Dinamika Hubungan Jokowi-Prabowo Usai 23 April, Hasto Beber Gerindra Ditaruh di No 3

Baca juga: Hasto Ngotot Ingin Jokowi Dihadirkan di MK, Bongkar Sisi Gelap Kekuasaan, Bandingkan dengan Megawati

Baca juga: Maruarar Tegaskan Prabowo Tak akan Berada di Bawah Bayang-Bayang Jokowi, Jadi Presiden yang Mandiri

Jokowi lahir dan besar dari partai berlambang banteng itu.

“PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi kan dalam satu rahim politik yang sama.

Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi,” kata Habiburokhman dalam program Kompas Petang, Kompas TV, Minggu (7/4/2024).

“Saya pikir besar sekali kemungkinan akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan PDI Perjuangan,” ujarnya.

Habiburokhman lantas menyinggung sejarah hubungan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019, keduanya bersaing secara sengit sebagai calon presiden (capres).

Namun, pada akhirnya, Jokowi dan Prabowo tetap bisa bersatu. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

“Dulu juga disebut Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah musuh bebuyutan, berseteru, terlibat konflik yang sangat antagonis, ternyata kan bisa ketemu juga,” ujarnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Habiburokhman mengatakan, Prabowo ingin menjadi penengah antara PDIP dengan Jokowi.

Keinginan tersebut menjadi salah satu alasan yang mendasari rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Hasto Tantang Jokowi Bersikap Gentleman, Janji di Depan Publik tak Ambil Alih PDIP dan Golkar

Habiburokhman bilang, rencana pertemuan itu telah diketahui oleh Jokowi.

“Pak Prabowo tentu kan akan mencoba menjadi pihak yang merekonsiliasi, menengahi kedua belah pihak,” katanya.

Kendati demikian, Habiburokhman belum bisa memastikan kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo digelar.

Namun, ia meyakini, rencana tersebut terealisasi tidak lama lagi.

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis apa pun yang berpotensi menghalangi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati.

“Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah sahabat sudah lama,” tutur Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Diketahui, hubungan kedua pihak merenggang sejak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

Adapun kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kian menguat belakangan ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tidak masalah bertemu dengan Prabowo pasca putusan MK soal sengketa hasil pemilu.

Saat ini, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD tengah mengajukan sengketa pilpres ke MK, bersama tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Reaksi Puan Maharani saat Ditanya soal Upaya Jokowi Ambil Alih Kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati

"Terkait dengan pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," imbuhnya.

Terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah mengatakan, Megawati telah menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

”Jadi, dari satu-dua poin itu, muaranya, Ibu (Megawati) menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi.

Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report(melaporkan).

Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu Ketua Umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama.

Kan, begitu,” ungkap Said dikutip dari Kompas.id, Senin (8/4/2024).

Hasto Tuding Jokowi Ingin Ambil Alih Kursti Ketua Umum PDIP dari Megawati

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ungkap upaya Presiden Jokowi ambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri dengan mengutus menteri power full.

Hal itu terungkap saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Golkar Bantah Berebut Kursi Ketua DPR dengan PDIP, Airlangga: Belum Ada Perebutan Apapun

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto.

Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full.

Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP ialah menteri power full.

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi.

Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi.

Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP.

Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya.

Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.

"Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama," pungkas Hasto.

Baca juga: Kode PDIP Merapat ke Pemenang Pilpres Makin Kuat, Puan Kirim Sinyal Bertemu Prabowo Usai Lebaran

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.