Bursa Kandidat Pilkada Kaltim Bermunculan, Andi Harun Harap Tak Ada Statement Merendahkan Calon Lain

"Sudahlah tidak usah rendahkan calon lain, sekarang kita di politik itu sama dengan mekanisme jualan, usahakan jual saja barangmu (visi-misi-gagasan-ide) dan yakinkan masyarakat kualitasnya bagus," tandasnya.

Sementara ketika ditanya soal kesiapan dirinya yang maju ke Pilgub Kaltim 2024, AH menjawab bahwa menunggu hasil survei.

Tentunya pertimbangan untuk maju bukan saja soal figur dan elektabilitas yang tinggi, ia akan mempertimbangkan pula hasil survei terbaru terkait masyarakat yang masih memintanya maju di periode kedua memimpin Kota Samarinda 

"Bukannya dua-duanya (pilgub dan pilwali) survei nomor satu? Jadi informasi ini sangat berharga, saya menunggu satu dua lembaga yang sedang jalan riset dan survei terkait pilkada gubernur, mudah-mudahan bulan Mei saya sudah bisa mengambil keputusan. Tetapi permintaan masyarakat untuk tetap memimpin Samarinda, itu menjadi perhatian yang sangat serius kepada saya," pungkas AH.

Baca juga: Info Pilkada Samarinda 2024: Posisi Cawawali Andi Harun Jadi Rebutan? Elektabilitas Capai 91 Persen

Rudy Mas'ud Singgung soal Perbaikan Jalan yang Tak Bisa Melobi Pusat

Jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baik dari Tenggarong ke Melak dan Ujoh Bilang, maupun dari Samarinda ke Bontang, Sangatta, dan Tanjung Redeb masih perlu perbaikan.

Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, H. Rudy Mas'ud mengatakan, hal itu lantaran kurangnya lobi yang dilakukan atau kurang membangun komunikasi, tidak membangun konektivitas dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR.

Menurut Rudy Mas’ud, masalah jalan berstatus nasional di Kaltim yang rusak berkepanjangan sejak 15 tahun lalu, kemungkinan atau bisa jadi karena tidak pernah dilaporkan langsung oleh gubernur ke Menteri PUPR

"Mengapa Gubernur tidak melaporkan langsung ke menteri, bisa jadi karena faktor gengsi, tidak punya kemampuan melobi, atau bisa pula karena tak pernah membangun konektivitas dengan menteri PUPR," singgung Rudy Mas'ud

Gubernur yang statusnya wakil pemerintah pusat didaerah, menurut Rudy Mas'ud tidak seharusnya gengsi membicarakan kepentingan masyarakat Kaltim, termasuk jalan negara yang rusak dengan presiden maupun dengan Menteri PUPR.

"Saya sudah melihat sendiri kondisi jalan negara di Kaltim, termasuk yang ke Melak (Kutai Barat) maupun yang Sangatta hingga Tanjung Redeb, memang rusak," ungkapnya.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Kinerja Andi Harun Capai 96 Persen, Masyarakat Samarinda Ingin Lanjut Dua Periode

Dijelaskan Rudy Mas'ud, bila masalah jalan negara di Kaltim tak pernah tuntas perbaikannya, kemudian disampaikan langsung oleh gubernur sebelum-sebelumnya ke menteri PUPR, tentu sudah lama rakyat Kaltim bisa menikmati jalan yang kondisinya bagus dan nyaman dilalui.

Kaltim dengan menyumbang devisa ke negara Rp600 triliun setiap tahun, sudah sewajarnya Gubernur meminta kompensasi ke pemerintah.

Seluruh jalan negara di Kaltim diperbaiki sampai dalam status mantap, bukan perbaikan tambal sulam.

"Apabila Allah mengizinkan dan rakyat Kaltim memilih saya jadi Gubernur Kaltim yang akan datang, saya akan melakukan hal-hal yang saya sebutkan (soal jalan). Biar saya pejabat Gubernur, saya tidak akan gengsi datang ke Menteri PUPR, memohon, minta tolong agar  jalan negara di Kaltim dibikin mulus menggunakan dana dari APBN," tukas pria yang akrab disapa Harum ini. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya