Penampakan Kantor Prabowo di IKN Nusantara Kaltim, Ada Rooftop hingga Plaza, Habiskan Dana Rp 1,7 T

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek pembangunan kantor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di IKN Nusantara Kaltim mulai dilelang.

Proyek bangunan gedung dan kawasan kantor Prabowo di IKN Nusantara Kaltim ini menelan anggaran Rp 1,7 triliun dengan total luas lahan 4,36 hektar.

Penampakan kantor Prabowo di IKN Nusantara Kaltim diungkap Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga.

Berdasarkan laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Pentingnya Data Jumlah Pekerja dan Perusahaan di IKN bagi Disnakertrans PPU, Ini Penjelasannya

Baca juga: Kantor Kementerian Pertahanan di IKN Nusantara Kaltim akan Dilengkapi Wadah Penampungan Air Hujan

Baca juga: Terbaru, Jokowi Rayu China Bangun Transportasi di IKN Nusantara, Kereta Otonom atau Taksi Terbang?

Proyek Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Kementerian Pertahanan di IKN ini menelan anggaran Rp 1,7 triliun dengan total luas lahan 4,36 hektar.

Hingga artikel ini diunggah, sudah ada 31 peserta lelang dengan target pelaksanaan penandatanganan kontrak pada 21 Juni 2024.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, semua bangunan yang ada di IKN memiliki konsep green dan smart building, tidak terkecuali Kantor Kementerian Pertahanan.

"Semua bangunan di IKN punya dua konsep, green and smart building," ucap Danis, Kamis (18/4/2024).

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, konsep bangunan hijau ini juga bisa dilihat dari uraian singkat proyek yang menampilkan ilustrasi 3D Kantor Kementerian Pertahanan, lengkap dengan hutan kota dan kolam retensi atau penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu.

Bakal tersedia juga lapangan upacara, viewing deck, rooftop, hingga plaza masjid di kantor baru Prabowo ini.

Hingga artikel ini diunggah, sudah ada 34 peserta lelang dengan target pelaksanaan penandatanganan kontrak pada 21 Juni 2024.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan bahwa semua bangunan yang ada di IKN memiliki konsep green dan smart building, tidak terkecuali Kantor Kementerian Pertahanan.

"Semua bangunan di IKN punya dua konsep, green dan smart building," ucap Danis saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/4/2024).

Daftar prioritas menteri yang bakal pertama pindah ke IKN di Kaltim

Baca juga: ASN di Kaltim Siap-siap! Menteri PAN RB Sebut Ada yang Akan Dipindahkan ke IKN Nusantara

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah, sejumlah menteri juga bakal ngantor di IKN Nusantara.

Ada beberapa menteri yang masuk dalam daftar prioritas untuk pindah lebih dulu ke IKN.

Dari informasi dihimpun, pemerintah akan memulai proses pemindahan kementerian/lembaga (KL) yang masuk ke dalam daftar prioritas pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 mendatang.

Disebutkan, dalam daftar prioritas tersebut ada Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Basuki juga sempat menyatakan, bahwa dirinya akan menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN.

"Insya Allah saya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN, walaupun mungkin cuma berapa bulan," ujar Menteri Basuki dalam acara Main Event Sewindu Proyek Nasional, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk tahap pertama, ada 38 kementerian/lembaga yang pindah lebih dulu.

"Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga."

"Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu," kata Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Sementara itu, untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara direncanakan berlangsung pada September 2024.

Baca juga: IKN Nusantara Butuh 1.000 Tenaga Kesehatan, Cek Jatah Formasi CPNS/PPPK 2024 Kemenkes

Pemindahan tersebut diundur, dari Juli ke September, karena akan ada upacara 17 Agustus di IKN.

Sehingga, pemindahan ASN secara resmi akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus digelar di IKN.

"Kami mendapatkan arahan dari Istana bahwa pemindahan bertahap ASN akan mulai setelah Agustus. Insya Allah September," kata Azwar Anas, Rabu.

Adapun, pemerintah akan memindahkan 11.916 pegawai ASN ke IKN pada tahap awal.

Kemudian pada tahap kedua, jumlah ASN yang akan dipindahkan sebanyak 6.000 pegawai.

Selanjutnya, pada tahap ketiga, Pemerintah akan memindahkan sebanyak 14.000 ASN.

Sebagai informasi, hunian di IKN yang disediakan bagi ASN dan TNI/Polri pada tahun 2024 ada sebanyak 47 tower.

Dengan rincian, ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Sementara itu, per April 2024 ini, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari 2024.

Dengan rincian, ASN akan menempati 29 tower (1.740 unit hunian) dan TNI/Polri menempati 18 tower (1.080 unit hunian).

Sementara itu, per April 2024 ini, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari 2024.

Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100 persen, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96 persen, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48 persen, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61 persen, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80 persen, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45 persen dan IPAL 123 mencapai 26,67 persen.

Baca juga: Update Penampakan Istana Presiden di IKN Nusantara Terbaru, Pembangunan Capai Rentang 82 Persen

Berikut 38 kementerian/lembaga yang diprioritaskan untuk pertama pindah ke IKN:

1. Setjen DPR
2. Setjen DPD
3. Setjen MPR
4. Setjen BPK
5. Mahkamah Agung
6. Komisi Yudisial
7. Kemenko Marves
8. Kemenko Perekonomian
9. Kemenko Polhukam
10. Kemenko PMK
11. Kementerian Pertahanan
12. Kementerian Dalam Negeri
13. Kementerian Luar Negeri
14. Kementerian Hukum & HAM
15. Kementerian Keuangan
16. Kementerian PUPR
17. Kementerian PPN/Bappenas
18. Kementerian PANRB
19. Kementerian ATR/BPN
20. Kementerian Setneg
21. Kementerian LHK
22. Kementerian ESDM
23. Kementerian Kesehatan
24. Kementerian Perdagangan
25. Kementerian Kominio
26. Sekretariat Kabinet
27. BMKG
28. Bapanas
29. BPIP
30. BIN
31. KSP
32. BSSN
33. BNPB
34. Wantimpres
35. KPK
36. Kejaksaan
37. BPKP
38. BNPP 

Baca juga: Menguji Kereta Otonom di IKN Nusantara Usai Libur Lebaran Idul Fitri 2024

(*)

Ikuti berita menarik lainnya di saluran whatsapp dan google news Tribun Kaltim

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri yang Bakal Pertama Ngantor di IKN, Ada Sri Mulyani, Basuki, hingga Prabowo