Berita Balikpapan Terkini
Wujudkan WBK, Inspektorat Balikpapan Lakukan Pendampingan Implementasi Zona Integritas
Wujudkan wilayah bebas korupsi, Inspektorat Balikpapan lakukan pendampingan implementasi zona integritas.
Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Diah Anggraeni
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Inspektorat melaksanakan pendampingan implementasi zona integritas di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (22/4/2024).
Hal iti mengacu pada penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN'RB) Nomor 90 Tahun 2021 guna penerapan zona integritas di lingkungan Pemkot Balikpapan dapat terwujud dengan baik.
Merujuk pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Baca juga: Pemkot Balikpapan Fokus Bongkar dan Bangun Kembali Blok C Pasar Klandasan, Tersedia Rp 6,2 Miliar
Kepala Inspektorat Silvia Rahmadina mengatakan, pembangunan zona integritas adalah role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.
Kegiatan ini berupa pendampingan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Hal itu menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Di samping itu, juga sebagai rujukan tim senilai internal untuk evaluasi terhadap pembangunan zona integritas pada unit kerja atau satuan kerja.
"Ini juga untuk memastikan tim penilai internal dan nasional memiliki mahaman yang sama, dalam proses evaluasi pembangunan zona integritas," kata Silvi.
Baca juga: Pemkot Balikpapan Ajukan Permohonan Eksekusi Lahan Pembangunan RS Sayang Ibu ke Pengadilan Negeri
Ia menambahkan, tahapan terpenting dalam membangun zona integritas adalah pembangunan itu sendiri.
Tepatnya membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan.
"Juga perbaikan yang terencana, masif komprehensif dan sistematis. Karena membangun integritas artinya membangun sistem, membangun manusia dan budaya," ulasnya.
Dalam artian membangun berbagai SOP maupun instrumen peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau perbuatan tercela lainnya.
"Misalnya, membangun sistem pencegahan gratifikasi, membangun sistem kekendalian internal dan lainnya," pungkasnya. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.