DPRD Sebut LPJU Hasil Probebaya di Loa Bakung Samarinda tak Sesuai Spesifikasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Selama tiga tahun terakhir, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur, memang banyak menuai pujian lantaran dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai keluhan dari masyarakat terkait pemanfaatan program ini, salah satunya di kawasan Loa Bakung.

Keresahan ini disampaikan oleh salah satu anggota panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Novi Marinda Putri dalam pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda pada Rabu (24/2) di Gedung DPRD Kota Samarinda.

Dalam kesempatannya, dirinya mengungkapkan keresahannya terkait Lampu Penerangan Jalanan Umum (LPJU) yang dipasang di kawasan perumahannya di Loa Bakung.

Baca juga: Walikota Andi Harun Sidak ke Kantor DPRD Samarinda, Temukan Pegawai Merokok di Tempat Terlarang

Baca juga: Perlu Perencanaan Matang dalam Pengelolaan Sampah, DPRD Samarinda Minta DLH Libatkan Semua Pihak

Lampu yang seharusnya memberikan penerangan justru tidak berfungsi dengan baik. Meski terpasang dalam hitungan tahun, LPJU tersebut tak dapat dirasakan secara maksimal manfaatnya oleh masyarakat.

"Lampu di belakang rumah saya itu Loa Bakung itu kedap-kedip, saat saya tanya ternyata itu lampunya berasal dari Probebaya," ujar Novi, politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah diteliti, ditemukan bahwa spesifikasi LPJU tersebut memang tidak sesuai.

"Spek yang disiapkan Probebaya jauh dari spek yang ada, dan itu tidak bisa diganti karena itu dari Probebaya yang diadakan dari kelurahan. Itu bagaimana?" ungkapnya.

Novi khawatir jika persoalan serupa terjadi di kelurahan lain. Oleh sebab itu, ia meminta Bapperida untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap instansi yang bersangkutan.

Novi berharap ke depannya, program Probebaya dapat dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkualitas baik.

Baca juga: Rp 99 Miliar Tak Cukup Penuhi Target PJU, DPRD Samarinda Dorong Penambahan Anggaran untuk Disperkim

Sebab bantuan yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat diganti tentu akan merugikan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan terkait akuntabilitas program Probebaya.

"Pertanggung jawabannya kemana? Karena jika ada penyimpangan nantinya akan berdampak hingga dinas terkaitnya, bahkan akan ikut semuanya. Jangan sampai membawa dampak besar ke depannya," pungkasnya. (*)