Ditantang Tarik Menteri Usai sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, Alasan PDIP Masih Pertahankan 3 Menteri

TRIBUNKALTIM.CO - Kisruh hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi sejak Pilpres 2024 masih terus memanas.

Terbaru, PDIP blak-blakan menyebut Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya bukan lagi kader banteng.

Pernyataan PDIP ini kemudian dijawab dengan tantangan dari TKN Prabowo-Gibran agar partai berlambang banteng moncong putih ini menarik menterinya di Kabinet  Jokowi-Ma'ruf.

Namun, PDIP masih belum mau menarik 3 menterinya dari kabinet Jokowi-Ma'ruf karena punya alasan.

Baca juga: PDIP dan PKS Dinilai Komposisi yang Bagus sebagai Oposisi, Nasdem dan PKB tak Punya DNA Oposisi

Baca juga: Bukan Gerindra, Ternyata PDIP dan Nasdem Paling Banyak Calegnya Terindikasi Dinasti Politik

Baca juga: Jokowi dan Gibran Berlabuh di Golkar Usai Pilpres 2024? Djarot: Silakan, PDIP Bukan Partai Elektoral

Menurut politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno, partainya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tuntas pada Oktober mendatang.

Dengan begitu, PDIP tak akan menarik menterinya dari kabinet.

Pernyataan Hendrawan ini merespons Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina, yang mengatakan, PDIP lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet usai menganggap Jokowi bukan lagi kader partai.

Hendrawan beralasan, pihaknya tak bisa mencabut begitu saja dukungan bagi pemerintahan Jokowi karena itu merupakan amanat Rapat Kerja Nasional IV PDIP.

"Secara implisit, demikian (terus dukung pemerintahan Jokowi).

Ini merupakan bagian dari Rekomendasi Rakernas IV PDIP, 29 September sampai 1 Oktober 2023, butir 9," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Lebih jauh, Hendrawan enggan ambil pusing soal banyaknya pandangan dan penilaian terhadap PDIP usai Pilpres 2024.

Dia menilai pandangan dan penilaian itu sebagai dinamika politik belaka.

"Kita ambil positifnya saja, yaitu sebagai usaha untuk menggeser retorika menjadi dialektika.

Dengan dialektika, narasi demokrasi kita akan tumbuh menjadi lebih sehat," ungkap anggota Komisi XI DPR ini seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Baca juga: Kris Dayanti Tertantang Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tunggu Hasil Rakernas PDIP

Ia juga menyampaikan, terkait sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diketahui setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang rencana digelar akhir Mei mendatang.

Menurutnya, keputusan itu bakal disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Persoalan-persoalan strategis partai, sesuai AD/ART, keputusannya merupakan kewenangan Ketua Umum.

Sebagai bahan menuju putusan tersebut, akan ada Rakernas partai yang menurut rencana akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024," jelas dia.

Sebelumnya, Silfester Matutina mengatakan, PDIP lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Silfester merespons PDIP yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Silfester mengungkit PDIP yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.

Baca juga: Usai Putusan MK, PDIP Masih Gugat Hasil Pilpres 2024 ke PTUN, Apa Ada Dampaknya? Penjelasan Pakar

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga.

Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDIP, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi?

Lebih jantan, bijaksana itu PDIP tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.

Adapun sejumlah kader PDIP masih berada di dalam kabinet Jokowi, yakni Tri Rismaharini, Azwar Anas, hingga Yasonna Laoly.

Pertemuan Megawati dan Jokowi Sulit Terjadi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo akan sulit terwujud.

Hasto mengaku mendapat aspirasi dari banyak pengurus anak ranting dan ranting PDIP yang meminta agar Megawati tidak bertemu dengan Jokowi.

"Kalau (bertemu) dengan Pak Jokowi, kan ranting dan anak ranting yang banyak berbicara, jadi pertemuannya itu akan sulit terjadi kalau antara ibu dan Pak Jokowi, ada pagar-pagar yang membatasi," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Airlangga sebut Jokowi dan Gibran Segera Gabung Golkar, Respons Jusuf Kalla dan Reaksi PDIP

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Hasto mengatakan, munculnya pagar-pagar yang membatasi itu muncul bukan karena pribadi Megawati maupun PDIP, tapi karena pertimbangan konstitusi dan demokrasi.

Ia menyoroti praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menurutnya membuat orang-orang berintegritas dan bermodalkan kompetensi tidak berani maju di kontestasi mendatang. Hasto juga menyinggung sikap Jokowi yang tiba-tiba berbalik arah dari PDIP setelah 23 tahun menjadi kader berlambang banteng tersebut.

"Selama 23 tahun tiba-tiba setelah menjadi orang, berubah karena kekuasaan, itu kan kita juga punya rasa juga.

Tapi kita bergerak kan bukan karena rasa, bagi kami kan pertimbangaan bangsa dan negara, dampak dari abuse of power tadi," kata Hasto.

Ia melanjutkan, PDIP mendengarkan aspirasi pengurus akar rumput karena dianggap lebih jernih dalam melihat dinamika politik, berbeda dengan kalangan elite yang memikirkan timbal balik atas sebuah peristiwa.

Oleh sebab itu, Megawati selalu mengingatkan kader-kader PDIP untuk terus turun ke bawah dan mendengarkan suara akar rumput.

"Sehingga tidak ada gap antara apa yang diputuskan elite dengan apa yang disampaikan ke bawah, itu yang kemarin terjadi ketika ada muncul wacana pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, anak ranting dan ranting yang justru mengambil sikap," kata Hasto.

Baca juga: Bila Sudah Tak Sejalan, TKN Sebut PDIP Bijaksana Bila Tarik Semua Menterinya dari Kabinet Jokowi

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.