Reaksi Komite SMAN 10 Samarinda Terhadap Kebijakan Zonasi Disdikbud Kaltim, Asrama Siswa Bisa Tutup

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Keberadaan asrama di sekolah favorit SMAN 10 Samarinda sudah berlangsung sejak lama. Namun kini keberadaaannya terusik dan karyawan pengelola terdampàk.

Komite SMAN 10 Samarinda bersuara mengutarakan aspirasi terkait kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim soal sistem zonasi yang dinilai berdampak pada pembatasan asrama sekolah.

Pihak komite meyakini, kebijakan tersebut bisa membuat sekolah sulit untuk membayar honor pengelola serta biaya operasional asrama.

Baca juga: Groundbreaking Masjid SMAN 10 Samarinda, Isran Noor: Nanti Gubernur Selanjutnya yang Menamainya

Terkait kebijakan tersebut Komite SMAN 10 Samarinda bersama wali murid melakukan konferensi pers. Mereka ingin pemerintah lebih bijak dan mempertimbangkan untuk memberikan solusi kepada sekolah yang terdampak.

"Saya sebagai Ketua Komite SMAN 10 Samarinda tahun 2024-2028, Insan Kamil didampingi wali murid SMAN 10 Samarinda menyampaikan alasan menitipkan anaknya di asrama SMAN 10 Samarinda karena tentu saja tak lepas dari sejarah dan reputasi SMAN 10 Samarinda.

Karena SMAN 10 Samarinda berhasil mendidik secara akademik dan menjalankan pembentukan karakter siswa maka kami titipkan di asrama," tuturnya kepada TribunKaltim.co, Kamis (2/5/2024).

Saat ini asrama SMAN 10 Samarinda diisi 100 persen siswa di luar zonasi dan lebih 50 persen siswa dari luar Samarinda.

Tentu jika sistem PPDB yang sedang diberlakukan akan berimbas pada sistem asrama yang pengelolaannya dipercayakan kepada komite sekolah.

Baca juga: SMAN 10 Samarinda Gelar Diskusi Kesiapan Siswa Sambut IKN Nusantara dan Pembinaan di Lingkup Sekolah

Ketua Komite SMAN 10 Samarinda, Insan Kamil mengutarakan implikasi dari kebijakan tersebut akan berdampak pada sulitnya pembayaran honor pengelola dan biaya operasional.

"implikasinya kita tak bisa membayar pengelola asrama berjumlah 33 orang yang menggantungkan dapurnya berpuluh tahun di asrama ini. Dampaknya kita tak ada yang mengurusi asrama, maka kita tak bisa menerima penghuni asrama. Otomatis kita tak ada yang mengurus, otomatis asrama akan tutup.

Kemudian siswa tak ada yang mengurus maka akan merumahkan siswà atau menyewa rumah. Ketika semua tenaga kontrak pada komite itu bukan tanggungan dinas maka harus dipaksa resign," bebernya.

Seorang wali murid menuturkan keluhannya terkait imbas kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan Disdikbud Kaltim. Mereka menilai, asrama SMAN 10 Samarinda merupakan solusi yang pas untuk mempercayakan anaknya tinggal di sana. Mengingat, SMAN 10 Samarinda memiliki reputasi, sarana dan prasarana dengan kualitas cukup baik.

"Memang Kepala Disdikbud tidak menutup langsung asrama, hanya pembatasan saja. Tapi, khawatirnya asrama ini akan tutup, karena kami tidak bisa membayar pengelola, dan tidak bisa menerima peserta dari luar daerah karena sistem zonasi," pungkasnya. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya