Ganjar Kritik Wacana Prabowo Tambah Kementrian, Singgung Politik Akomodasi, Gerindra: Tak Langgar UU

Sebelumnya, Ganjar lantang mengkritik wacana 40 Kementerian Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, mengingatkan soal ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Setahu saya. Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, hal ini bukan langkah yang tepat jika hanya untuk politik akomodasi atau mengakomodir para elite partai pendukung.

Sebab, kata Ganjar, politik akomodasi juga tak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam Undang-undang 1945.

"Maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar menegaskan, bahwa susunan kabinet pemerintahan paling baik adalah diisi para ahli yang bisa merespons perubahan.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan," jelasnya.

Pengamat Sebut Kental Aroma Politik dan Pemborosan

Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran disebut kental aroma politik dan pemborosan, diharap tidak jadi ajang sapi perah.

Rencana Prabowo-Gibran menambah jumlah kementerian masih terus menuai sorotan.

Kabinet gemoy Prabowo-Gibran diwacanakan akan berjumlah 40 kementrian.

Jumlah ini lebih banyak 6 kementrian dibandingkan era Presiden Jokowi - Maruf Amin saat ini.

Semula 34 menjadi 40 kementerian.

Baca juga: JK Soal Isu Kabinet Prabowo-Gibran jadi 41 Menteri, Bukan Lagi Kabinet Kerja, tapi Kabinet Politis

Wacana penambahan kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai polemik.