JK Soal Isu Kabinet Prabowo-Gibran jadi 41 Menteri, 'Bukan Lagi Kabinet Kerja, tapi Kabinet Politis'

TRIBUNKALTIM.CO - Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 ikut mengomentari soal isu kabinet Prabowo-Gibran yang akan diisi 41 menteri.

Ya, beredar bahwa Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto ingin menambah jumlah kementerian, dari yang tadinya 34 menjadi lebih dari 40.

Menurut Jusuf Kalla, jika dilakukan penambahan kementerian maka bukan lagi disebut kabinet kerja.

Melainkan, kabinet yang mengedepankan politis.

Baca juga: Harta Kekayaan Eko Patrio yang Disebut Zulhas Calon Menteri PAN di Kabinet Prabowo-Gibran

"Ada juga (mengakomodasi partai pendukung).

Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, tapi kabinet yang lebih politis," ujar JK saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

"Ya tentu lah kalau hanya dimaksud hanya mengakomodir politis kan," kata dia.

JK menyampaikan, kalaupun pada akhirnya Prabowo menambah jumlah kementerian, harus diubah terlebih dahulu UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dia juga mengingatkan bahwa orang-orang yang mengisi posisi kabinet haruslah orang yang profesional di bidang kementerian tersebut.

"Iya memang dulu dibagi dulu, ini kabinet kerja dibagi profesional dan yang biasa diisi oleh politisi, tapi politisi juga harus profesional sesuai bidangnya," ucap JK.

Menurut Jusuf Kalla, terkait jumlah kementerian yang ideal, sebenarnya bergantung pada program kerja daripada pemerintah itu sendiri.

Akan tetapi, kata dia, 34 kementerian sebenarnya sudah ideal setelah dihitung-hitung.

"Pernah kita 100 menteri itu hanya politis amat, memberikan kesempatan semua orang tapi enggak bisa jalan.

Artinya 34 okelah, dibandingkan negara lain juga sekitar," ucap dia.

"Saya kira negara kesatauan jadi memang lebih besar menterinya dibandingkan federal, Amerika federal menterinya cukup 15, begitu juga negara-negara lain.