Terjawab Masa Depan Mahfud MD Usai Kalah Pilpres 2024, Beda Sikap Sama Ganjar? Megawati Kasih Tugas

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Mahfud MD usai kalah Pilpres 2024.

Terjawab masa Depan Mahfud MD usai kalah Pilpres 2024.

Kabarnya Mahfud MD beda sikap politik dengan Ganjar Pranowo yang pilih jadi oposisi pemerintah.

Bahkan kabar lainnya, Ketum PDIP Megawati memeberikan tugas baru kepada Mahfud MD

Ya, nama Mahfud MD memang lama tak terdengar publik usai kalah Pilpres 2024.

Selengkapnya ada dalam artikel ini,

Baca juga: Sindir Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran Buka Ruang Korupsi Lebih Lebar, Mahfud MD: Rusak Nih Negara

Baca juga: Terjawab Nasib Mahfud MD Usai Kalah Pilpres 2024, Blak-Blakan Akui Kecewa dengan Politik dan Hukum

Baca juga: Nasib Mahfud MD usai Kalah di Pilpres 2024, Bungkam saat Ditanya Kemungkinan Gabung Prabowo-Gibran

Diketahui, nama Mahfud MD meredup usai dirinya dan Ganjar Pranowo tumbang di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahfud MD juga mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menkopolhukam saat akhir kampanye Pilpres 2024 lalu.

Lantas apa aktivitas Mahfud MD terkini?

Mahfud MD ternyata menyimpan kekecewaan yang mendalam terhadap hukum dan politik di Indonesia.

Hal ini membuat semangat Mahfud MD bangkit untuk memulihkan kerusakan yang ada.

Seperti diketahui, Mahfud MD mengalami pengalaman buruk di Pilpres 2024.

Bersama Ganjar Pranowo, Mahfud MD dikalahkan oleh sistem yang rusak.

Berkaca dari pengalaman buruk itu, Mahfud MD pun terpanggil untuk memperbaikinya.

Mahfud mengatakan, menjadi dosen merupakan cara yang ia tempuh untuk memperbaiki praktik hukum di Indonesia yang menurutnya sedang rusak.

"Saya kembali ke kampus dan tentu terutama meluruskan cara kita berhukum. Cara kita berhukum sekarang sedang agak rusak," kata Mahfud di Posko Teuku Umar, Jakarta, Senin (6/9/2024).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai ada sejumlah indikator yang menandakan rusaknya praktik hukum di Indonesia.

Misalnya, proses pembuatan undang-undang (UU) yang menurutnya hanya untuk menuntaskan hasrat kepentingan segelintir pihak.

"Ketika membuat undang-undang lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam undang-undang," ujar dia.

Baca juga: Alasan Mahfud MD Enggan Komentari Gugatan PDIP ke PTUN, Mantan Cawapres Ganjar: Kita Tunggu Saja

Mahfud juga menilai saat ini muncul praktik intervensi di pengadilan ketika sedang menguji undang-undang yang diprotes oleh masayrakat.

"Kalau di undang-undang itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi, berhukum itu membuat undang-undang dan menegakan hukum di pengadilan," kata Mahfud.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini berpendapat, cara berpolitik di Indonesia juga perlu diperbaiki karena praktik bagi-bagi jabatan yang begitu vulgar.

Mahfud menyoroti munculnya narasi untuk bagi-bagi jabatan setiap kali rangkaian pilpres berakhir.

"Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya. Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu," ujar dia.

Tugas Baru ke Mahfud MD

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberikan tugas baru kepada Mahfud.

Hasto memberi sinyal bahwa Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman mereformasi hukum serta dikenal sebagai tokoh antikorupsi dan berintegritas.

"Kami juga memerlukan Pak Mahfud sehingga Pak Mahfud akan memimpin, misalnya nih, suatu lembaga yang berkaitan dengan perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com.

Pada kesempatan berbeda, Hasto mengatakan, keputusan Ganjar Pranowo tak mau bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencerminkan sikap partainya.

"Ya tentu saja (mencerminkan sikap partai), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik," kata Hasto di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Hasto menegaskan Pemilu tak pernah melunturkan sikap partai pengusung Ganjar-Mahfud untuk berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara.

Terlebih, dia menyebut saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan seperti masalah pangan, investasi, global warming, dan masalah geopolitik lainnya.

"Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Itu lah energi yang akan diberikan," ujar Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar memastikan dirinya tak akan bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ganjar mengatakan meskipun tak bergabung, dirinya akan mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ucapnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut dirinya tetap menghormati Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir," tutur Ganjar.

Baca juga: Soal Apakah Kapolri Memang Perlu Dihadirkan di Sidang MK, Begini Tanggapan Mahfud MD

Sikap Ganjar Pranowo

Ganjar menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pesaingnya pada Pilpres 2024 lalu.

Ia mengatakan, keputusan itu bukan berarti tidak cinta kepada pemerintahan mendatang, tapi itu cara terbaik untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar.

Ganjar juga mengatakan, keputusan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diambil untuk menghargai moralitas politik.

"Dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," ujarnya.

"Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” katanya lagi.

Pernyataan Ganjar terkait mekanisme kontrol secara tidak langsung juga mengisyaratkan sikap PDIP terhadap pemerintahan mendatang. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mahfud MD Kecewa pada Hukum dan Politik Indonesia, Kembali Jadi Dosen untuk Meluruskan Mahasiswa

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.