Efek Buruk Koalisi Gemuk Pilpres 2024 di Kabinet Prabowo-Gibran

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar kabinet Prabowo-Gibran terbaru,

Simak informasi seputar kabinet Prabowo-Gibran terbaru.

Tengok efek buruk koalisi gemuk di kabinet Prabowo-Gibran.

Ya, gemuknya koalisi partai politik (parpol) pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinilai bakal \menghilangkan fungsi checks and balance.

Khususnya dalam politik parlemen dalam hal proses menjalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Perintah Jokowi ke Sri Mulyani Agar Komunikasi dengan Prabowo, 5 Menteri Berpeluang Isi Kabinet Baru

Baca juga: Tak Ada Sri Mulyani, Daftar Nama yang Diprediksi Jadi Menkeu Kabinet Prabowo, Ada Menteri Jokowi

Baca juga: Gibran Ungkap Prabowo Sudah Jalin Komunikasi dengan Elite PDIP, Tanda-Tanda Partai Megawati Gabung?

Sebagaimana diketahui parpol yang menjadi lawan Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024, NasDem dan PKB misalnya, mulai merapat untuk masuk dalam lingkaran koalisi tak lama setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menyayangkan hal itu.

Menurutnya partai yang kalah seharusnya dapat konsisten berdiri di luar pemerintahan.

"Jangan sampai hanya untuk bertahan hidup, partai-partai tersebut mengorbankan demokrasi. Karena menjadi oposisi, bisa jadi tugas mulia agar demokrasi kita lebih sehat lagi kedepannya. Jangan sampai masyarakat hanya dipertontonkan pragmatisme dalam memperebutkan kekuasaan belaka,” ujar Arfianto dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024).

Arfianto mengatakan jika koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi menggandeng semua pihak, hal ini akan membuat checks and balances sulit dilakukan karena sudah bersatunya koalisi di eksekutif dan di legislatif.

Serta akan mengakibatkan sulitnya pihak yang benar-benar oposisi untuk bekerja karena jumlahnya yang dan tidak cukup kuat untuk mengawasi eksekutif dengan komposisi yang sedemikian besar.

Lanjut Arfianto, demokrasi juga seharusnya tidak hanya diawasi oleh parlemen, namun publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Ganjar Blunder Deklarasi Oposisi ke Pemerintahan Prabowo, Langkahi PDIP dan Megawati

Selain itu, kritik dari oposisi seharusnya dapat menjadi masukkan berharga bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat merumuskan kebijakan yang baik untuk rakyat.

“Saat ini, kita membutuhkan partai politik yang bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan belaka, tetapi juga berjuang dengan ideologi dan segenap sumber daya yang dimilikinya, untuk mendorong kebijakan publik yang lebih baik,” ucap Arfianto.