DPRD Kaltim akan Permudah Persyaratan untuk Menambah Jumlah Penerima Beasiswa

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sempat memberi catatan untuk laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2023 tentang beasiswa.

Dalam catatannya, BPK RI menilai penetapan penyaluran pertanggungjawaban beasiswa Kalimantan Timur tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi tak tepat sasaran sebesar Rp4,09 miliar.

Merespon itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim berencana mengubah regulasi persyaratan untuk menambah penerima program Beasiswa Kaltim (BKT).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji saat dijumpai usai rapat Paripurna ke 10 beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pencuri Motor Kawasaki Ninja di Samarinda Kaltim Dibekuk Polisi, Korban Rugi Rp45 Juta

Ia mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak memperbesar jumlah penerima beasiswa.

Sebab menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanjar Daerah (APBD) Kaltim untuk pendidikan sebesar 20 persen.

Diketahui total APBD Kaltim tahun anggaran 2023 adalah Rp 17,2 triliun.

Sebanyak 20 persen atau sekitar 3,4 Triliun dari alokasi APBD itu dikhususkan untuk sektor pendidikan sesuau amanat undang-undang.

Wacana Mengubah Regulasi

Untuk mendukung peningkatan penerima Beasiswa Kaltim, DPRD Kalimantan Timur dan Pemprov Kaltim sepakat berencana akan mengubah regulasi persyaratan calon penerima beasiswa.

"Sedang kita kelola. Kalau bisa syaratnya dipermudah agar anak-anak Kaltim semuanya dapat beasiswa," ucapnya.

"Beasiswa seharusnya dapat menyasar seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi," pungkasnya.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya