Kabinet Prabowo-Gibran disebut Tambah Gemuk, DPR Ingatkan Sesuai UU Paling Banyak 34 Menteri

Lemah juga dalam menangani konflik-konflik kepentingan yang niscaya akan selalu hadir dalam pemerintahan,” kata Ray dalam keterangannya, Kamis (9/5/2024), dilansir WartaKotalive.com.

Ia berpendapat, hal ini adalah sinyal mengenai lemahnya manajemen konflik dalam kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rencana itu sekaligus menunjukkan dua kelemahan terkait kepemimpinan Prabowo.

“Pertama, kelemahan dalam mengelola dan menghadapi tuntutan koalisi."

"Kedua, kelemahan dalam visi membangun pemerintahan yang efektif dan efesien,” ujar Ray.

Beberapa pekan sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa hasil Pilpres 2024, menurutnya publik belum mendengar ide yang berhubungan dengan situasi kekinian dari Prabowo-Gibran.

Contohnya, soal tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), harga bahan pokok yang terus naik, dll.

Presiden dan wakil presiden terpilih ini justru lebih banyak mengutarakan ide yang berpusat pada pengelolaan kekuasaan.

“Prabowo-Gibran malah lebih sibuk mengutarakan ide elitis yang berpusat pada pengelolaan kekuasaan antar elit."

"Dari silaturahmi elit, rencana koalisi, presidential club dan kini penambahan jumlah menteri."

"Semua narasi ini lebih berkesan memuluskan jalan tahta bagi elit parpol, bukan tahta bagi rakyat,” jelas Ray.

Baca juga: Peluang Ahmad Dhani dan Raffi Ahmad Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Gerindra

Prabowo Belum Bahas

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Prabowo Subianto belum membahas wacana penambahan jumlah kementerian.

Dasco mengaku bingung atas wacana yang beredar soal penambahan jumlah kementerian.

"Nah, itu (wacana penambahan jumlah kementerian) juga saya juga bingung," kata Dasco seusai acara Halalbihalal DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Kamis.

Ia menganggap munculnya wacana ini sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.